Breaking News:

Demokrat Versi Moeldoko Ditolak Pemerintah, DPC Partai Demokrat Kota Sukabumi Gelar Syukuran

Demokrat versi Moeldoko ditolak, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Sukabumi akan menggelar syukuran dan doa bersama

Penulis: Fauzi Noviandi
Editor: Kisdiantoro
TRIBUNNEWS / CHAERUL UMAM
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendatangi gedung Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM), Jakarta Selatan, Senin (8/3/2021). 

Laporan Kontributor Tribunjabar.id, Kota Sukabumi, Fauzi Noviandi

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Sukabumi akan menggelar syukuran dan doa bersama, setelah Kemenkumham menolak permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Deli Serdang yang memilik Ketua Umum Moeldoko.

Ketua DPC Partai Demokrat Kota Sukabumi, Mohamd Muraz mengungkapkan, atas keputusan pemerintah yang menolak permohonan pengesahan KLB di Deli Serdang, pengurus DPC Demokrat Kota Sukabumi akan menggelar syukuran dan doa bersama.

"Insyaa Allah, Jumat (2/4/2021) kita akan kumpul melakukan doa bersama, sebagai rasa syukur, terkait keputusan pemerintah yang menolak permohonan pengesahan KLB di Deli Serdang," katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (1/4/2021).

Baca juga: Viral Anissa Pohan Sujud Syukur Tahu Hasil KLB Demokrat Ditolak, Istri AHY Sempat Tag Akun Moeldoko

Baca juga: AA UMBARA TERSANGKA KORUPSI BANSOS COVID-19, Mau Ditahan KPK, Bilang Sakit, Anaknya Juga Sakit

Baca juga: Ular Piton 4,5 Meter Teror Cianjur, Ditangkap Saat Siap-siap Mangsa 2 Itik

Kemenkumham dan Presiden kata dia, telah mengambil langkah yang tepat, karena telah menegakkan AD/ART yang sudah mendapatkan pengesahan di Kemenkumhan hasil Munas ke - 5 Partai Demokrat.

"Dari permasalahan tersebut, kita bisa mengambil pelajarannya, bahwa Indonesia merupakan negara yang demokrasi dan dipayungi hukum positif. Oleh karena itu, semua orang maupun lembaga dapat mmepelajari aturan itu," ucapnya.

Muraz mengungkapkan, bagi semua pihak yang ingin menjadi Ketua Umum disuatu partai atau Partai Demokrat harus mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku.

"Atas keputusan pemerintah tersebut, kubu KLB Deli Serdang atau pihak Moeldoko, harus menerimanya secara ikhlas, keputusan pemerintah ini," ucapnya.

Dia berharap, adanya permasalahan tersebut akan menjadi sebuah pengalaman yang berharga bagi Partai Demokrat, dan bisa meningkatkan kredibilitas serta solidaritas didalam kepengurusan internal partai.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved