Bupati Bandung Barat Aa Umbara Tersangka Korupsi, Ini Pasal yang Menjeratnya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna ditetapkan sebagai tersangka Pasal 12 huruf i oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pasal 12 huruf i sendiri dikenal sebagai tindak pidana korupsi konflik kepentingan dengan ancaman pidana penjada paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun serta denda minimum Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar.

Isinya berbunyi:

Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Korupsi konflik kepentingan merupakan satu dari 30 jenis tindak pidana korupsi yang diatur, dilarang dan disertai ancaman pidana di Undang-undang Pemberantasan Tipikor.

"Pasal 12 huruf i, (yakni korupsi) benturan kepentingan dalam pengadaan," dikutip dari Buku Panduan Untuk Memahami Korupsi, terbitan KPK pada 2006.

Jenis korupsi ini tidak mewajibkan penyidik untuk membuktikan kerugian duit negara.

Pasal yang mewajibkan ada penghitungan kerugian duit negara yang dikorupsi ada di Pasal 2 ayat 1 dan 2 serta Pasal 3.

Di pasal 2 ayat 2 malah, ancaman hukumannya bisa pidana mati jika perbuatan dilakukan di situasi darurat.

Pasal ini juga termasuk pasal yang jarang digunakan oleh KPK.

Pelaksana tugas  juru bicara KPK, Ali Fikri, membenarkan hal itu.

"Iya (jarang)," ujar Ali via ponselnya, Kamis (1/4/2021).

Catatan Tribun, selama KPK berdiri, ini kali ketiga KPK menggunakannya.