Breaking News:

DPRD Jabar Desak Penghentian Penambangan Galunggung di Leuweung Keusik

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Ali Rasyid, mendesak Ridwan Kamil segera merekomendasikan pembatalan izin pertambangan Gunung Galunggung.

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam | Editor: Giri
Tribun Jabar/Muhamad Syarif Abdussalam
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Ali Rasyid. 

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Ali Rasyid, mendesak Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Jabar segera merekomendasikan pembatalan izin pertambangan di kawasan Gunung Galunggung, tepatnya di Leuweung Keusik, Desa/Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya, kepada Kementerian ESDM RI.

"Kami memohon kepada Pemprov Jabar yaitu Gubernur dan Dinas ESDM, untuk tetap bertanggung jawab dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kementerian ESDM supaya membatalkan dan mencabut izin yang sudah dikeluarkan. Meminta kepada Kementerian ESDM untuk meninjau ulang semua izin pertambangan yang ada di kawasan Gunung Galunggung di Tasikmalaya," kata Ali Rasyid di Kantor DPRD Jabar, Senin (29/3/2021).

Ali mengatakan, permohonan tersebut adalah hasil laporan masyarakat desa setempat yang khawatir dengan operasional pertambangan di lahan seluas delapan hektare di Gunung Galunggung karena akan berpengaruh buruk terhadap lingkungan.

Keluhan ini, katanya, sudah disampaikan masyarakat pada masa reses lalu dan sudah disampaikan pada saat rapat paripurna dengan agenda pandangan fraksi.

"Kami mendapatkan keluhan terkait masalah penambangan pasir, khususnya di kawasan Gunung Galunggung tersebut. Saat ini mereka dalam kondisi ketakutan, penderitaan dan kekhawatiran yang sangat besar karena sebuah perusahaan sudah mendapatkan izin operasi untuk melakukan penambangan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat yang terbit pada tahun 2019," katanya.

Perjuangan masyarakat yang begitu panjang, katanya, dilakukan dengan melakukan aksi besar-besaran sejak 2012 kepada Pemkab Tasikmalaya.

Ribuan tanda tangan warga sebagai bentuk penolakan kegiatan tambang bahkan argumentasi-argumentasi ilmiah yang sudah disampaikan, ujarnya, ternyata diabaikan begitu saja.

Anggota dewan dari Dapil Kota dan Kabupaten Tasikmalaya ini mengatakan, penambangan di kawasan Gunung Galunggung harus dihentikan.

Alasannya, di antaranya karena akan merusak ekosistem di kawasan tersebut. Juga rusaknya daerah resapan air yang akan mengundang banjir bandang dan longsor.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved