Breaking News:

DPRD Jabar Desak Penghentian Penambangan Galunggung di Leuweung Keusik

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Ali Rasyid, mendesak Ridwan Kamil segera merekomendasikan pembatalan izin pertambangan Gunung Galunggung.

Tribun Jabar/Muhamad Syarif Abdussalam
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Ali Rasyid. 

Bahkan daerah Leuweung Keusik juga berfungsi sebagai tanggul alam penahan lahar letusan Galunggung.

Jika kawasan ini rusak, maka bencana alam akibat letusan Galunggung bisa sangat besar karena lahar panas akan dengan mudah masuk ke kawasan permukiman warga. 

"Kedua, hilangnya kearifan lokal yang merupakan cagar alam dan budaya di wilayah kaki Gunung Galunggung. Ketiga, berpotensi membuka akses untuk eksploitasi secara besar-besaran di lereng dan wilayah kaki Gunung Galunggung sehingga berpotensi juga menimbulkan bencana besar lainnya," katanya.

Di Leuweung Keusik ada belasan mata air yang menjadi sumber air buat kehidupan masyarakat.

Kalau kawasan ini digali, maka sumber air tersebut akan hilang karena sumber resapannya rusak, dampak kerusakan pasca-digali akan membutuhkan biaya besar untuk pemulihan kawasan.

"Dan siapa yang akan bertangung jawab? Belum infrastruktur jalan yang juga dipastikan akan rusak, karena mondar-mandirnya truk pengangkut pasir. Sebagai kawasan cagar budaya dan lokasi wisata unggulan di Kabupaten Tasikmalaya bahkan saat ini sudah ditetapkan sebagai kawasan Geopark Galunggung, semestinya pemerintah menjaga dan melestarikan kawasan tersebut dan tidak memberikan izin bagi pengusaha yang berniat merusak alam dengan dalih ekonomi," katanya.

Sumber air yang mengalir dari Gunung Galunggung, ujarnya, mestinya dimanfaatkan untuk pengembangan pangan, baik di bidang pertanian atau pun perikanan.

Pemerintah bisa saja mengembangkan kawasan Galunggung sebagai kawasan minapolitan atau kawasan pertanian dan perikanan terpadu. Bahkan, menjadi kawasan pariwisata.

"Kami tentu mengapresiasi beberapa waktu lalu saudara Wakil Gubernur bersama Kepala Dinas ESDM meninjau ke lapangan. Tapi datang ke lapangan saja tidak cukup, harus ada tindakan nyata yang bisa membuat masyarakat tenang dan kembali tersenyum. Kami mohon, jangan bermain-main kata dengan rakyat, dengan mengeluarkan pernyataan dihentikan sementara," katanya.

"Yang harus dilakukan adalah hentikan secara total. Kami tidak ingin ada pertumpahan darah di sana, jangan sampai mereka berbenturan dengan aparat atau dengan kelompok pengusaha, kasihan rakyat apalagi sedang pandemi seperti saat ini yang mana kondisi perekonomian lagi susah," tuturnya. (*)

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Giri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved