Bupati Kuningan dan Wakilnya Dikabarkan Tak Harmonis, Ini Penjelasan Bupati Acep Purnama

Laporan Kontributor Kuningan, Ahmad Ripai

TRIBUNJABAR.ID, KUNINGAN - Bupati dan Wakil Bupati Kuningan dikabarkan tak akur.

Wakil Bupati Kuningan HM Ridho Suganda kabarnya merasa dirinya tak difungsikan dalam pemerintahan.

Akibatnya, dia akan mengembalikan fasilitas sebagai wakil bupati seperti rumah dinas dan kendaraan dinas.

Bupati Kuningan Acep Purnama sendiri mengaku tindakan tersebut sangat disayangkan.

“Saya belum tahu tuh, dan kalau itu saya baru dengar dari berita-berita. Ya, memang saya membaca dari salah satu surat kabar, karena beliau (Wakil Bupati, red) merasa ya, merasa tidak difungsikan. Sehingga beliau mengambil keputusan mengembalikan fasilitas dan lain sebagainya,” kata Bupati Kuningan, H Acep Purnama kepada TribunJabar.id, Senin (15/3/2021).

DPP PDIP Jabar Sebut Itu Dinamika

Gesekan yang terjadi antara Bupati Kuningan Acep Purnama, dan Wakil Bupati Kuningan Ridho Suganda, langsung mendapat tanggapan dari Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono.

"Kami menganggap hal yang terjadi di Kuningan itu bagian rodinda atau romantika, dinamika, dan dialektika," ungkap Ono dalam WhatsApp, Senin (15/3/2021).

Menyinggung soal kehadiran Ridho di ruang kerjanya di Jakarta, Ono menjelaskan sebagai bentuk silaturahmi sekaligus menjelaskan tentang sikap dan langkah yang mengembalikan fasilitas kerja kepada pemkab.

"Ya, tadi ada Pak Wabup menghadap dan menjelaskan tentang sikap dan langkahnya dalam mengembalikan fasilitas," kata Ono.

Melihat kejadian seperti ini, Ono segera melakukan tindakan pemanggilan kedua belah pihak dalam waktu dekat.

"Kita akan undang mereka ke DPD PDIP dalam waktu satu dua hari," ujarnya.

Baca juga: Komunitas Photos Speak Gelar Pameran Foto Paradigma, Hasil Jepretan Sembilan Fotografer

Baca juga: Angka Vaksinasi Covid-19 pada Lansia di Jabar Rendah Padahal Rentan, Ini Penjelasan Ridwan Kamil

Munculnya kejadian sesama kader PDIP di Kuningan, lanjut Ono, ini akan menjadi seruan kepada semua kader PDIP di Jawa Barat untuk wajib menjalankan tata kelola partai dengan baik.

"Kami wajibkan kader menjalankan tata kelola partai dengan baik. Baik itu di struktural legislatif maupun eksekutif," ujarnya.