Breaking News:

Disnaker Bantah BPS yang Menyebut Angka Kemiskinan dan Pengangguran di Purwakarta Meningkat

Tuti Gintini juga mengatakan bahwa data dari BPS terkait pengangguran sangatlah berbeda dengan data yang dimiliki Disnaker.

Disnaker Bantah BPS yang Menyebut Angka Kemiskinan dan Pengangguran di Purwakarta Meningkat
tribunnews.com
Ilustrasi pengangguran.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Purwakarta tahun 2020 meningkat dibandingkan 2019.

Hal itu berdasarkan keterangan dari Badan Pengelola Statistik Purwakarta per Maret 2019 yang jumlahnya masuk kategori miskin sebanyak 71.860 orang.

Kepala BPS Purwakarta, Dodi Mulyadi, melalui Koordinator Fungsi Statistik Sosial, Muhamad Fauzi, menyebut di 2020 naik menjadi 80.170 orang atau naik 0,8 persen dibanding 2019.

Baca juga: Jalur Malangbong-Wado, Lokasi Kecelakaan Bus Maut di Sumedang, Minim Rambu Lalu Lintas dan PJU

Baca juga: Kepala Sekolah Tak Dibebani Pembelajaran, Bupati Purwakarta Minta Kepsek Berperilaku Terpuji

Fauzi pun menambahkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Purwakarta ikut naik, seperti pada 2020 TPT berjumlah 47.885 orang terdiri dari 32.895 laki-laki dan 14.990 perempuan.

Jumlah ini naik dari 2019 sebesar 11,7 persen.

"Penyebab naiknya itu, ya, karena tak lain pandemi yang terjadi ini sehingga banyak pekerja yang dirumahkan dan tak ada jaminan untuk bekerja kembali," ujarnya.

Secara terpisah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Purwakarta mencoba untuk memulihkan perekonomian warga melalui penciptaan wirausaha baru agar dapat mengurangi permasalahan pengangguran.

Kepala Bidang Penempatan Kerja pada Disnakertrans Purwakarta, Tuti Gantini, menyebut ada beberapa kegiatan yang dapat meningkatkan perekonomian warga.

Ada sebanyak 618 orang di 2020 yang mendapatkan pelatihan dari sumber anggaran APBN dan APBD.

"Sebanyak 512 orang bersumber anggarannya dari APBN yang mereka itu dari Balai Latihan Kerja (BLK) sebanyak 352 orang, dan penempatan kerja 160 orang. Lalu, dari dana APBD ada 106 orang berasal dari 40 orang penempatan kerja, pelatihan bahasa Jepang untuk calon pegawai migran Indonesia 30 orang, dan pelatihan peningkatan produktivitas 36 orang," katanya.

Untuk 2021, kata Tuti, anggaran dari APBN belum ada informasi jumlah pelatihan di Disnaker untuk program BLK, sedangkan anggaran dari APBD ada peningkatan dari 2020 dengan rencana ada 304 orang jumlah yang mendapatkannya.

Tuti juga mengatakan bahwa data dari BPS terkait pengangguran sangatlah berbeda dengan data yang dimiliki Disnaker.

Sebab, tentang jumlah pengangguran, Disnaker mengacu pada permohonan surat kuning pada setiap tahunnya.

"Kami harap ada pegawai yang diberhentikan alias PHK dengan pelatihan ini bisa memiliki kemampuan dalam meningkatkan kembali perekonomian warga dengan menjadi wirausahawan baru," katanya. (*)

Penulis: Muhamad Nandri Prilatama
Editor: Hermawan Aksan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved