Gatot Nurmantyo Tanggapi Sikap Moeldoko Soal KLB Demokrat, Contohkan Langkah Prabowo dan Wiranto

TRIBUNJABAR.ID - Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo menanggapi sikap Kepala Staf Presiden Moeldoko terkait konflik Kongres Luar Biasa atau KLB Demokrat.

Moeldoko yang juga mantan Panglima TNI menuai kontroversi karena menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB.

Sosoknya mengundang konflik di tubuh Partai Demokrat karena dia bukan kader partai tersebut. Selain itu, posisinya sebagai pembantu presiden membuat konflik ini semakin pelik.

Hingga kini, konflik Partai Demokrat tentang KLB Demokrat ini semakin memanas di antara dua kubu, yaitu kubu Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY dan kubu Moeldoko.

Menanggapi konflik tersebut, Gatot Nurmantyo pun memberikan pernyataan saat menjadi bintang tamu Mata Najwa pekan ini.

Dalam hal ini, Gatot dimintai keterangan sebagai narasumber karena mengaku sempat ditawari sosok berpengaruh yang turut membangun Partai Demokrat.

Tawaran tersebut adalah meminta Gatot untuk menggulingkan AHY dari jabatan Ketum Demokrat melalui KLB.

Dari tawaran tersebut, ia juga mengetahui nama Moeldoko turut jadi sasaran pihak yang menginginkan KLB Demokrat.

Namun, Gatot mengaku, memilih menolak tawaran tersebut karena mengingat jasa Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY atas kariernya dulu di TNI.

"Kalau menurut penilaian Anda apa konflik yang terjadi di Demokrat ini karena Anda sejak awal pernah didekati dan sebagainya. Jadi perspektif Anda melihat konflik ini seperti apa?" tanya Najwa Shihab.

Baca juga: Tak Hadiri Acara Penganugerahan, Bintang Mahaputra Gatot Nurmantyo Tetap Diberikan atau Tidak?

Baca juga: Anak Buah Jokowi Soal KLB Moeldoko: SBY dan AHY Jangan Tuding-tuding Pemerintah, Jangan Main Serang

Kemudian, Gatot Nurmantyo pun menyampaikan tanggapannya terkait KLB Demokrat yang melibatkan Moeldoko.

Ia menyampaikan para mantan TNI yang ingin berpolitik harus berlandaskan pada etika dan kehormatan.

"Dalam menanggapi KLB Partai Demokrat yang kita tahu juga sama-sama melibatkan mantan Panglima TNI,

saya lebih ingin mengajak ke depan mengajak siapapun mantan prajurit TNI yang ingin melanjutkan pengabdian melalui bidang politik, mari sama-sama melandasinya dengan etika dan kehormatan. Etika politik yang berkepribadian," katanya.

Pernyataan Gatot pun langsung mengundang tanya lagi Najwa Shihab. Host Mata Najwa kembali menyinggung nama Moeldoko.

"Menurut Anda Pak Moeldoko melanggar itu Pak Gatot?" tanya Najwa.

Kemudian, Gatot pun memilih untuk menjelaskan pernyataan dia sebelumnya untuk memperjelas maksudnya.

Baca juga: Ini Komentar Presiden Jokowi Saat Diberi Tahu Moeldoko Mengudeta Kepemimpian AHY di Partai Demokrat

Baca juga: Tetap Setia pada AHY, DPC Demokrat Kabupaten Sukabumi Anggap Moeldoko Musuh

Ia memberikan contoh terhadap langkah yang dipakai para mantan TNI yang kini terjun di dunia politik.

Ia mencontohkan dua sosok yang pernah menduduki jabatan strategis di TNI yaitu Wiranto dan Prabowo Subianto

"Saya sampaikan dulu lebih lanjut. Seperti yang dicontohkan oleh senior-senior kami di masa lalu, mereka contohnya di Golkar, ada Pak Wiranto, ada Pak Prabowo.

Ketika perselisihan tidak menggunakan kata-kata yang kasar, tapi mereka berdirikan partai," kata Gatot Nurmantyo.

Ia menyebut, Prabowo dan Wiranto lebih memilih mendirikan partai baru dan eksis dengan partai yang didirikannya.

"Pak Wiranto berdirikan Partai Hanura, Pak Prabowo dirikan Partai Gerindra, bahkan anak ABRI pendiri FKPPI, Bang Surya Paloh, anaknya seorang polisi, mendirikan Nasdem. Kemudian, senior-senior lainnya lagi," katanya.

Kemudian mantan Panglima TNI ini menyatakan lebih jauh pandangannya tentang bagaimana idealnya berkompetisi politik.

"Ini yang harus sama-sama perlu saya sampaikan bahwa dalam melaksanakan kompetisi hendaknya tetap mengedepankan ksatria, beretika, dan bermoral sehingga melahirkan politik yang benar-benar dihormati.

Mengapa demikian, karena seperti yang saya sampaikan bagaimana saya mempertanggungjawabkan apabila saya ikut dengan cara yang tidak terhormat, dalam tidak sedetikpun saya menjadi anggota Demokrat kemudian melakukan hal seperti ini.

Bagaimana pertanggungjawaban saya pada istri, anak, cucu, dan mantan-mantan prajurit saya dan keluarganya," kata Gatot Nurmantyo.

Kini, pernyataan Gatot Nurmantyo sebagai narasumber Mata Najwa pun menjadi sorotan warganet di media sosial.

Video yang diunggah di kanal Youtube Najwa Shihab ini bahkan bertengger di posisi nomor satu trending Youtube pada 12 Maret 2021.

Reaksi AHY Saat Moeldoko Jadi Ketum versi KLB

Perpolitikan Indonesia menjadi perbincangan di media sosial karena adanya Kongres Luar Biasa atau KLB Demokrat yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum atau Ketum Demokrat.

Adanya KLB Partai Demokrat ini dikecam Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, bahkan AHY sendiri sebagai Ketum Demokrat.

Kontroversi Moeldoko jadi Ketum Demokrat versi KLB ini bikin heboh publik di dunia maya hingga sampai ke akun Instagram istri AHY.

Namun, Annisa Pohan menanggapinya secara positif. Ia meng-capture komentar warganet dan mendukung suaminya.

"Terima kasih atas komen yang positif," tulisnya dalam postingan di Insta Story, Sabtu (6/3/2021).

Lalu bagaimana dengan AHY? Sama seperti sang istri, akun Instagram anak SBY itu juga 'diserbu' warganet.

Kini, AHY juga sudah bereaksi di media sosial. Ia mengunggah video konferensi pers dirinya tentang KLB Partai Demokrat.

Ia menyampaikan lima poin penting pernyataan sikapnya termasuk tentang Moeldoko.

Berikut ini pernyataan panjang AHY dalam postingannya.

"Kemarin (5/3), sebagai Ketua Umum @PDemokrat yang sah, saya melaksanakan Konferensi Pers di Kantor DPP Partai Demokrat.

Ada 5 hal pokok yang saya sampaikan dalam konpers tersebut antara lain:

1. KLB Deli Serdang adalah ilegal dan inkonstitusional karena tidak memenuhi syarat AD/ART Partai Demokrat. Tidak ada pemilik hak suara yang sah yang hadir dalam KLB tersebut.

2. Para pimpinan DPD dan DPC kami solid, maka siapapun yang mengaku membawa surat kuasa mengatasnamakan DPD dan DPC, saya pastikan bahwa surat kuasa itu adalah palsu dan melanggar hukum.

3. Kami telah berupaya mencegah terjadinya KLB ilegal ini, juga mengingatkan pemerintah melalui surat resmi yang telah kami kirimkan kepada sejumlah pejabat negara yaitu Menkopolhukam, MenkumHAM, dan Kapolri. Ini adalah komitmen kami dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional.

4. Keterlibatan KSP Moeldoko dalam GPK-PD kini sudah terang benderang. Apa yang disampaikan oleh KSP Moeldoko kemarin, meruntuhkan seluruh pernyataan mengelak yang telah diucapkan sebelumnya.

5. Dalam negara demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi dan menghormati independensi dan kedaulatan Partai Politik, saya meminta negara dan aparat pemerintah untuk tidak melakukan pembiaran, atas kegiatan ilegal yang dilakukan KSP Moeldoko untuk memecah belah Partai Demokrat.

Saya tegaskan di sini, tidak ada dualisme kepemimpinan dan kepengurusan Partai Demokrat.

Saya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah dan legitimate. Konstitusi kami, AD/ART, juga tidak ada yang berubah, berdasarkan Kongres V, 15 Maret 2020, yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Insya Allah kami akan terus berjuang untuk menjaga demokrasi dan menegakkan keadilan di negeri ini. Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia.

Akhirnya, saya instruksikan kepada seluruh pengurus dan kader Partai Demokrat di manapun berada,

Mari rapatkan barisan. Selamatkan Demokrat, Selamatkan Demokrasi.

Salam Demokrat,
AHY."