Kisruh Partai Demokrat

Jokowi Masih Diam KSP Moeldoko Ketum Demokrat Versi KLB, Pengamat Duga Ada Tujuan Jabatan 3 Periode

Presiden Jokowi masih diam terkait keerlibatan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dalam kisruh Partai Demokrat.

Editor: Kisdiantoro
Twitter/Jokowi
Jokowi lambaikan tangan. Jokowi masih diam soal KSP Moeldoko terlipih Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Partai Demokrat Deli Sedang Sumatera Utara. 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Presiden Jokowi masih diam terkait keerlibatan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dalam kisruh Partai Demokrat.

Moeldoko terpilih jadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Partai Demokrat Deli Serdang Sumater Utara.

Diamnya jokowi dinilai ada maksud pemerintah terkait dengan kekuasaan Jokowi.

Dengan menguasai semua partai di parlemen maka, tujuan jangka panjang Jokowi bisa dilakukan.

Baca juga: Kisruh PartaI Demokrat, Darmizal Sebut Kader Daerah Diminta Uang Setoran tapi Dibantah DPP

Baca juga: Mantan Kader Bongkar Kondisi Partai Demokrat Sejak Dipimpin SBY Terkait Setoran Setiap Bulan

Di antara tujuan jangka panjang itu, menurut pengamat Politik dari Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago, bisa saja adanya skenario Jokowi menjadi presiden untuk ketiga kalinya.

Sementara Moeldoko menjadi tumbal tujuan jangka panjang politik pemerintah.

Dia menduga adanya skenario keterlibatan pemerintah dalam waktu jangka panjang atas konflik di Partai Demokrat saat ini.

Hal itu diungkapkan Pangi, karena dia melihat sangat minimnya peran Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menyikapi kondisi yang terjadi saat ini.

"Kenapa presiden mendiamkan? Saya mencermati kalau melihat panggung belakang, desain belakang tidak hanya terjebak desain depan, ada skenario desain panjang sebenarnya yang diambil oleh pemerintah oleh presiden," kata dia dalam bincang Tribun Corner, Selasa (9/3/2021).

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendatangi gedung Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM), Jakarta Selatan, Senin (8/3/2021).
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendatangi gedung Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM), Jakarta Selatan, Senin (8/3/2021). (TRIBUNNEWS / CHAERUL UMAM)

Terlebih kata Pangi, dalam konflik ini terlibat anak buah Jokowi di dalam istana yakni Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang dinobatkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021) lalu.

Menanggapi ini, Pangi menegaskan bahwa integritas Jokowi sebagai Presiden RI harusnya dapat ditunjukkan dengan mengambil sikap terkait kondisi saat ini.

Kalau minim sikap bahkan cenderung diam, Pangi menduga adanya niat kekuasaan yang erat kaitannya dengan masa jabatan kepemimpinan Presiden Jokowi.

"Saya memahami jangan-jangan dugaan saya, boleh dikoreksi, Moeldoko hanya sebagai pion dan ini menjadi tumbal saja dari agenda kekuasaan jangka panjang," ungkapnya.

"Apakah itu ada kaitan dengan masa jabatan tiga periode, karena dengan menguasai partai di parlemen semuanya akan mudah nanti mengusung koalisi," lanjut Pangi.

Bahkan kata Pangi, kalau Presiden Jokowi bisa menunjukkan kelasnya sebagai pemimpin, harusnya bisa mengambil sikap dengan memecat KSP Moeldoko secara tidak hormat.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved