Breaking News:

Sorot

Legalisasi Miras

Miras, ganja, atau heroin, sama saja dampak akhirnya: mabuk. Tanpa "manajemen diri" yang kokoh, mabuk selalu berakibat buruk, bahkan sangat buruk...

Penulis: Arief Permadi | Editor: Arief Permadi
Istimewa
Dalam rangka Cipta Kondisi Jelang Perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, Polres Subang memusnahkan barang bukti 4.300 botol minuman keras ( miras) di halaman Mako Polres Subang, Kamis (10/12/2020). 

Oleh Arief Permadi, Jurnalis Tribun Jabar

SEPERTI yang dikhawatirkan, Presiden Joko Widodo akhirnya tak punya pilihan, melegalkan masyarakat untuk memproduksi minuman keras (miras). Tentu dengan sejumlah persyaratan ketat. Tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Ditandatangani Jokowi, 2 Februari lalu.

Perpres 10/2021 dibuat sebagai salah satu implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Aturan soal miras tercantum dalam lampiran III Perpres, yakni soal daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu, di mana bidang usaha miras masuk di dalamnya.

Ditandatanganinya aturan ini membuat siapa pun yang memenuhi semua yang dipersyaratkan dalam perpres bisa memproduksi dan mendistribusikan miras di Indonesia tanpa kekhawatiran apa pun karena legal. Memang, dengan memperhatikan budaya setempat, aturan hanya berlaku di empat provinsi, yakni Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua. Akan tetapi di provinsi yang lain pembuatan miras secara legal juga masih dimungkinkan untuk dilakukan selama disetujui oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur.

Selain soal legalitas produksinya, pemerintah juga mengatur perdagangan miras. Merujuk Pasal 6 Perpres 10/2021, perdagangan miras bisa dikelola koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Asing  boleh juga turut berinvestasi, namun dengan nilai yang lebih dari Rp 10 miliar di luar tanah dan bangunan.

Pro dan kontra sudah barang tentu terjadi menyusul ditandatanganinya perpres ini. Mereka yang setuju berdalih ini semata untuk membantu pendapatan negara. Terbukti, sekalipun  terus menurun sejak 2014 (Rp 6,106 triliun), cukai miras  tak pernah sampai kurang dari Rp 2 triliun setiap tahunnya. Bahkan saat pandemi Covid-19 melanda, ketika banyak hotel, kafe, dan tempat-tempat wisata harus tutup.

Triliunan rupian ini tentu sesuatu. Ada banyak hal yang bisa dilakukan dengan Rp 2 triliun.

Bagi yang kontra, legalisasi produksi dan distribusi miras, sekalipun menjanjikan dari sisi keuntungan, tetap saja merusak dan sangat mencemaskan. Logika apapun menjadi tak masuk akal saat risiko yang dibicarakan adalah kerusakan akhlak dan mental masyarakat terutama generasi muda.

Ini pula yang menjadi alasan Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel saat  melarang penjualan miras di minimarket pada 2015 lalu.

 "Penting mana? Menjaga masa depan generasi bangsa atau mempertahankan cukai miras Rp 6 triliun itu tapi generasi muda negara rusak?," ujar Rachmat saat itu (Kompas.com, Sabtu 31/1/2015). Rahmat Gobel memilih menyelamatkan generasi muda.

Baik miras, ganja, heroin, kokain, sabu-sabu, atau ekstasi, dampak akhirnya sama: membuat para penggunanya mabuk --  dan mabuk tanpa "manajemen diri" yang kokoh, hampir selalu buruk, bahkan berakhir sangat buruk.

Kita tentu masih ingat penembakan yang membuat tiga orang tewas di sebuah kafe di kawasan Cengkareng, beberapa hari lalu. Ketika melakukannya, pelakunya juga sedang mabuk! (*)

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved