Breaking News:

Rapat Paripurna Gunakan Pakaian Adat, Telan Biaya Rp 129 Juta di Tengah Pandemi, Warga; Tidak Patut

Sejumlah warga menyebut tidak patut di tengan pandemi tapi anggota DPRD Kabupaten Garut pakai seragam baju adat yang menelan biaya Rp 129 juta

Penulis: Sidqi Al Ghifari | Editor: Siti Fatimah
Sejumlah warga menyebut tidak patut di tengan pandemi dan banyak warga terdampak tapi anggota DPRD Kabupaten Garut pakai seragam baju adat yang menelan biaya Rp 129 juta hanya untuk kegiatan seremonial saja. 

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - Hari Jadi Garut yang ke 208 digelar sederhana tanpa adanya kemeriahan seperti tahun-tahun sebelumnya.

Namun kesederhanaan itu tidak nampak saat DPRD Kabupaten Garut melakukan rapat paripurna.

Salah satu warga Garut, Ade Farhan (37) mengomentari pakaian adat yang dipakai oleh anggota dewan saat menggelar rapat, menurutnya pakaian yang digunakan terlihat mewah dan seragam.

Baca juga: VIDEO-Viral di Facebook Aksi Penodongan Dekat Polsek Bungursari, Tak Ada Saat Petugas ke Lokasi

"Sangat disayangkan pakaian semewah itu pasti menyerap anggaran yang besar dan hanya digunakan untuk acara seremonial," katanya, Selasa (16/02/2021).

Farhan menjelaskan Hari Jadi Garut diperingati saat warga Garut berduka, tidak sepatutnya para pejabat daerah di Garut pamer seragam.

"Semua warga garut berduka. Pandemi Covid-19 masih tinggi ditambah bencana alam di mana-mana, tidak sepatutnya pejabat daerah pamer seragam mewah hanya untuk peringati HJG," ucapnya.

Baca juga: Sosok Freddy Kusnadi yang Disebut Dino Patti Djalal sebagai Dalang Penipuan Tanah Milik Ibunya

Ia menambahkan saat ini rakyat tengah menjerit akibat dari pandemi Covid-19.

"Coba lihat para pedagang yg menjerit akibat sepinya penjualan, atau para pelaku umkm yg hampir sekarat. Janganlah pertontonkan kebahagian berlebih saat warga semakin susah oleh keadaan," katanya.

"Dari tahun ke tahun kegiatan HJG hanya seperti itu menghamburkan anggaran, tanpa ada feedback yang jelas," sambungnya.

Sementara itu Sekretaris DPRD Kabupaten Garut, Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya mengalokasikan pakaian adat tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan ada hak nya.

Baca juga: Satu Jam Hujan Deras Mengguyur, Banjir Rendam Perumahan Cipinang Melayu, Warga: Sekarang Makin Parah

"Kan begini di peraturan perundang-undangan itu di PP 18 tahun 2017 Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, ada alokasi untuk pakaian, pakaian kerja termasuk pakaian adat," kata Dedi saat diwawancarai Tribunjabar via telpon.

Dedi mengatakan anggaran yang dipakai sebesar 129 juta rupiah.

"Anggarannya kurang lebih di angka 129 juta, nanti rincian pasnya, saya lihat lagi ya," katanya.

Menurutnya tidak hanya masyarakat yang terdampak Covid-19, anggota dewan DPRD juga merasakan hal yang sama.

"Itu (pakaian) sudah ketentuan aturan, malahan kita juga selama pandemi ada anggaran yang direlokasi, malahan hampir lebih dari 40%," ucapnya.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved