Jawa Barat Baru Punya 1.069 Puskesmas, Masih Butuh 6.000, Ridwan Kamil Akan Bangun dengan Cara Ini
Rasio perbandingan antara jumlah puskesmas dengan jumlah penduduk Jawa Barat terlalu besar. Saat ini Jawa Barat memiliki 1.069 puskesmas.
Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam | Editor: Giri
Rasio ketersediaan pelayanan kesehatan ini, kata Emil, membuat penguatan pelayanan kesehatan penanganan Covid-19 harus dilakukan di puskesmas atau rumah sakit yang ada.
Melalui program Puskesmas Terpadu dan Juara, di antaranya dalam menyediakan tenaga kesehatan khusus penanganan Covid-19 di puskesmas.
Kemudian semua rumah sakit di Jawa Barat diwajibkan menerima pasien Covid-19, termasuk rumah sakit swasta.
Sebanyak 30 persen tempat tidur atau tempat perawatan di rumah sakit pun, katanya, harus dialokasikan untuk Covid-19.
• Doa dan Solawat Mewarnai Proses Penyuntikan Vaksin Terhadap Sekda Kabupaten Tasik, Dokter Gemetar
Di sisi lain, pemerintah sambil menambah jumlah pusat isolasi non-rumah sakit.
Emil menyatakan, tahun 2021 adalah momentum mengubah strategi menyelesaikan masalah pandemi Covid-19.
Ia menyoroti ketersediaan fasilitas kesehatan, pendataan kasus hingga pengetatan penegakan aturan di tengah masyarakat.
“Saya titip kepada kepala daerah yang mendengar, kita ubah strateginya karena kalau kita energinya habis di ujung proses, yaitu rumah sakit, itu tidak akan menyelesaikan secara fundamental ya,” katanya.
"Saya titip kepada kepala daerah, perintah dari saya adalah cek sekarang itu untuk Covid-19 harus 30 persen. Jadi kalau sebuah rumah sakit punya 300 bed, itu 100-nya wajib untuk Covid,” ucapmya.
Di sisi lain, berdasarkan hasil kajian, karantina atau isolasi mandiri di rumah itu mayoritas malah menjadi sumber klaster keluarga.
Karenanya untuk mengurangi beban rumah sakit, mereka yang bergejala ringan diisolasi di gedung negara dan hotel.
Biaya administrasi akan ditanggung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), biaya perawat akan ditanggung oleh Kementerian Kesehatan.
“Prosedurnya sudah jelas, kita hanya usulkan tempat karantina tadi, nanti fasiliitas hotel dibayari oleh BNPB. Pasti kan butuh perawat, nah perawatnya dibayar oleh Kemenkes, nanti kita bimbing ya proses pengajuannya. Itu strategi hulu,” ucapnya. (*)