Breaking News:

Pengamat Menilai Perawatan Pasien Covid Seharusnya Tidak Memandang Alamat Tempat Tinggal

Tingkat keterisian rumah sakit rujukan dan pusat isolasi Covid-19 di kawasan Jabodetabek masih terbilang tinggi.

Tribun Jabar/Sidqi Al Ghifari
RUSD dr Slamet Garut menambah 200 tempat tidur untuk pasien Covid-19. Direktur Eksekutif Indonesia Politics Research & Consulting (IPRC), Iman Soleh, mengatakan pandemi Covid-19 merupakan bencana non-alam yang memerlukan kolaborasi antara setiap pemerintah daerah dalam penanggulangannya. 

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Tingkat keterisian rumah sakit rujukan dan pusat isolasi Covid-19 di kawasan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) masih terbilang tinggi.

Penanganan Covid-19 di Ibu Kota dan sekitarnya tersebut seharusnya didasarkan pada koordinasi yang baik antarprovinsi, termasuk semua kabupaten dan kota, tanpa sekat.

Direktur Eksekutif Indonesia Politics Research & Consulting (IPRC), Iman Soleh, mengatakan pandemi Covid-19 merupakan bencana non-alam yang memerlukan kolaborasi antara setiap pemerintah daerah dalam penanggulangannya.

Termasuk dalam hal merawat pasien Covid-19 tanpa pandang KTP.

"Pemerintah pusat telah menetapkan Covid-19 ini sebagai masalah nasional. Artinya itu menyangkut ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, artinya tidak ada lagi sekat-sekat di wilayah daerah," kata Iman saat dihubungi, Rabu (27/1/2021).

Berita Tak Bagus, Rekor Angka Kematian Akibat Covid-19 dalam Sehari di Indonesia Pecah Lagi

Alokasi Anggaran Dinkes Kota Sukabumi 2021 Terbesar untuk RSUD R Syamsudin, Rp 275 Miliar

Iman mengatakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tidaklah melunturkan semangat kolaborasi antardaerah, namun harus mempererat kerja sama antardaerah dalam menangani wabah bersama . 

"Pembatasan itu tidak termasuk pembatasan kewilayahan (perawatan), tapi justru bagaimana pemimpin daerah berkolaborasi supaya tidak ada lagi sekat. Kolaborasi ini harus didorong menjadi antar-pemimpin daerah," kata Iman.

Iman mengatakan karena status wabah yang menyebar secara nasional, seharusnya tak ada lagi pembedaan pelayanan dari aspek administratif.

Siapa pun harus tetap diberikan perawatan di mana pun.

Pemasukan PDAM Hilang hingga Rp 6 Miliar, Hotel Biasanya Bayar Rp 500 Juta Kini Hanya Rp 5 Juta

Halaman
12
Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Giri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved