Banyak Tak Hadir Saat Vaksinasi Tahap 1, Ridwan Kamil Usul Suntik Vaksin Covid-19 Langsung Ke Rumah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Penyuntikan vaksin Covid-19 Tahap I Termin I di tujuh kabupaten dan kota Jawa Barat yang dimulai pada 14 Januari 2020 baru mencapai 25 persennya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun mengusulkan agar vaksinasi dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke rumah-rumah penduduk di tahap dan termin selanjutnya.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan baru 25 persen tenaga kesehatan di tujuh daerah di Jabar yang menjalani vaksinasi Covid-19.

Baca juga: Pengacara Bilang Habib Rizieq Sakit-sakitan, Anak Buah Jenderal Idham Azis: Bohong, Hoaks HRS Sakit

Hal ini disebabkan berbagai hal, dari mulai tenaga kesehatan yang tidak mendatangi tempat vaksinasi sesuai jadwal sampai yang tidak bisa divaksin karena masalah kesehatan.

Jawa Barat sendiri mendapat alokasi 97.080 dosis vaksin Sinovac dari total 1,2 juta dosis yang disiapkan pemerintah pusat di Tahap I Termin I pada Januari 2021.

Rinciannya, Kota Bandung mendapat 25.000 vial, Kota Bekasi 14.060 vial, Kota Bogor 9.160 vial, Kota Depok 11.140 vial, Kota Cimahi 3.880 vial, Kabupaten Bandung Barat 3.960 vial, dan Kabupaten Bandung 7.560 vial. Sebanyak 22.320 vial sisanya disimpan di gudang provinsi. 

"Pemaksinan Tahap I Termin I belum memuaskan, baru 25 persen dari target yang seharusnya. Jadi nakes yang seharusnya 100 persen disuntik, ternyata dengan berbagai dinamika itu hanya bisa kita selesaikan sementara 25 persen. Ini sedang kita evaluasi," kata Gubernur yang akrab disapa Kang Emil ini di Gedung Sate, Senin (25/1).

Baca juga: 6 Daerah di Jawa Barat Masuk Zona Merah, Satu Daerah, Gimana Dengan Bandung?

Sebagian tenaga kesehatan, katanya, ada yang tidak datang dengan berbagai alasan, ada nakes yang datang tapi ternyata tidak layak disuntik karena masalah kesehatan sehingga tidak lulus screening, dan lain sebagainya.

"Pas datang, mayoritas tekanan darahnya tinggi. Ini yang menjadi fenomena senasional yang sempat dibahas oleh Pa Menteri Kesehatan juga," katanya.

Sesuai arahan pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan RI, target sasaran utama vaksinasi di tahap awal ini yakni SDM kesehatan di fasyankes.

"Kemudian di Tahap ini, Termin 2, di seluruh 27 kota kabupaten per hari ini sudah menerima alokasi vaksin, yang sebelumnya 7 daerah, sekarang 27 daerah," katanya.

Secara keseluruhan di Jawa Barat, terdapat kebutuhan vaksin untuk tenaga kesehatan sebanyak 152.827 orang, pelayan publik sebanyak 1.224.409, masyarakat rentan sebanyak 10.880.070, masyarakat umum dan pelaku ekonomi sebanyak 9.704.404, dan masyarakat rentan lain sebanyak 3.923.267.

Sehingga kebutuhan vaksin multidosis sebanyak 67.733.762 dosis.

Baca juga: Viral Video Tumpengan di Acara PDIP Bali, Suap-suapan Pakai Satu Sendok

Adapun di Tahap I, vaksinasi akan diberikan kepada para tenaga kesehatan.

Rinciannya, di Kota Cimahi 3.058 tenaga kesehatan, Kota Banjar 1.223 orang, Kota Bogor 7.243 orang, Kota Sukabumi 4.039 orang, Kota Bandung 20.533 orang, Kota Cirebon sebanyak 5.439 orang, Kota Bekasi 11.983 orang, Kota Depok 12.269 orang, dan Kota Tasikmalaya 2.953 orang tenaga kesehatan.

Kemudian di Kabupaten Bogor 10.185 orang, Kabupaten Sukabumi 4.663 orang, dan Kabupaten Cianjur 5.351 orang tenaga kesehatan, Kabupaten Bandung ada sebanyak 6.248 tenaga kesehatan, Kabupaten Garut 6.563 orang, Kabupaten Tasikmalaya 1.685 orang, Kabupaten Ciamis 3.842 orang, Kabupaten Kuningan 3.363 orang, Kabupaten Cirebon 6.823 orang, dan Kabupaten Majalengka 4.306 orang.

Di Kabupaten Sumedang terdapat 2.654 tenaga kesehatan, Kabupaten Indramayu 4.584 orang, Kabupaten Subang 3.932 orang, Kabupaten Purwakarta 3.294 orang, Kabupaten Karawang 9.240 orang, Kabupaten Bekasi 10.463 orang, Kabupaten Bandung Barat 3.506 orang, dan Kabupaten Pangandaran 1.701 orang.

Baca juga: HEBOH DI CIANJUR, Ada Ayam Hidup di Paket Bantuan Sosial dari Pusat, Dikelola Seroang Pengusaha

 Untuk mempercepat vaksinasi, katanya, pihaknya tengah mengajukan sistem vaksinasi keliling.

Hal ini disebabkan kondisi geografis Jawa Barat yang luas dan menantang.

Jawa Barat, katanya, kawasan pelosoknya masih banyak dan puskesmasnya belum memadai.

Jumlah puskesmas di Jabar, katanya, sekitar seribuan, sedangkan jumlah desa mencapai lima ribuan

"Lima desa keroyoki satu puskesmas, tentu tidak akan maksimal. Maka kita akan minta izin Kemenkes, Jawa Barat akan berinovasi vaksinasinya itu mendatangi rumah-rumah masyarakat melalui mobil-mobil yang akan disulap menjadi mobil vaksin. Prosedur itu tentu dilengkapi dengan vaksinator, dengan dokter sehingga prosedurnya sama, cuma daftarnya tidak usah di gedung, daftarnya ke mobil yang ada di lapangan," katanya.

"Mendaftar di situ diperiksa di situ, disuntik di situ, menunggu 30 menit, mudah-mudahan inovasi untuk daerah-daerah pelosok ini bisa disetujui sehingga tingkat kecepatan keberhasilan vaksinasi di Jawa Barat luar bisa," katanya.

Baca juga: Khawatir Menumpuk dan Tak Terjual, Pemotongan Sapi di RPH Berkurang, Imbas Kenaikan Harga Daging

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memproses pengiriman 253.640 vial vaksin COVID-19 dari PT Bio Farma untuk keperluan vaksinasi suntikan kedua. Penyuntikan kedua akan dilaksanakan di tujuh daerah mulai Kamis (28/1/2021). 

Sebelumnya, suntikan pertama sudah dilakukan 14 Januari 2021 di Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok, dan Kota Cimahi,  Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.

“Kami menunggu distribusi untuk termin kedua dari Bio Farma,” ujar Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Jabar yang juga Ketua Divisi Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan COVID-19 Jabar Marion Siagian, di Kota Bandung, Minggu (24/1/2021).

Distribusi dilakukan dua kali, yakni Jumat (22/1/2021) sebanyak 55.880 vial dan Minggu (24/1/2021) sebanyak 98.880 vial pada Senin (25/1/2021) 88.880 vial. Vaksin akan disimpan di gudang milik Pemprov Jabar.

Guna mendukung sukses vaksinasi, kabupaten/kota harus mempersiapkan diri mulai segi fasilitas kesehatan, tempat penyimpanan vaksin (cold chain), serta tenaga vaksinator.

Baca juga: Masih Ada Adu Bagong, Personel Gabungan Turun Tangan, Khawatir Terjadi Hal Ini

Provinsi Jawa Barat telah membentuk Komda KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) untuk melayani penerima vaksinasi yang mengalami KIPI dengan gejala berat. 

“Kabupaten/kota juga harus menyiapkan Pokja KIPI dan menetapkan rumah sakit rujukan KIPI,” kata Marion.

Berdasarkan pemantauan, tidak ada laporan para nakes yang disuntik pertama mengalami KIPI dengan gejala berat. 

“Yang muncul KIPI ringan seperti kemerahan di tempat suntikan. Semua bisa diatasi tanpa ada yang rawat inap,” kata Marion.

Keluhan KIPI dapat dilaporkan langsung ke fasilitas kesehatan tempat vaksinasi dalam waktu 24 jam.

KIPI berat akan dicatat petugas ke website Keamanan Vaksin yang dapat diakses langsung seperti ke Komnas KIPI. 

Untuk masyarakat Jabar dapat menghubungi melalui Whatsapp di hotline Pikobar https://pikobar.jabarprov.go.id/ ; dengan nomor +62 856-9739-1854 atau call center nomor darurat 119.

Baca juga: 7 Zona Industri Dibuka, Potensi Naikkan Angka Kelahiran, Pemkab Purwakarta Siapkan Keluarga Tangguh,

Berdasarkan evaluasi, penyuntikan pertama atau termin kesatu yang dilakukan 14 Januari 2021, secara umum vaksinasi di tujuh kabupaten/kota berlangsung lancar.

“Vaksinasi termin kesatu sudah berjalan dengan baik, namun masih terkendala dengan sistem aplikasi, sehingga cakupan pada awal pelaksanaan masih rendah,” katanya.

Di luar tujuh daerah tersebut, kata Marion, sudah ada daftar kabupaten/kota yang akan divaksin selanjutnya, yang tahap pertamanya akan dilakukan 28 Februari mendatang. 

“Sudah ada alokasi untuk 20 kab/kota lainnya untuk pemberian dosis pertama dan kedua, serta untuk tujuh kab/kota awal untuk pemberian dosis kedua,” katanya.