Breaking News:

Waduh, Pelanggaran Pilkada di Daerah Ini Libatkan Aparat, Dari Kades, Camat, Staf Bupati, dan Sekda

Enam pelanggaran dilakukan oleh Kepala Desa (Kades), perangkat desa, camat, kepala dinas (Kadis), staf ahli bupati hingga Sekda

Penulis: M RIZAL JALALUDIN | Editor: Siti Fatimah
Ilustrasi Ari Ruhiyat
ilustrasi Pilkada Serentak- Pada penyelenggaraan pilkada serentak 2020, Bawaslu Kabupaten Sukabumi mencatat Enam pelanggaran itu dilakukan oleh Kepala Desa (Kades), perangkat desa, camat, kepala dinas (Kadis), staf ahli bupati hingga Sekretaris daerah (Sekda). 

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI - Badan pengawas pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat mencatat sejumlah pelanggaran pada Pilbup Sukabumi 2020.

Ketua Bawaslu Kabupaten Sukabumi Teguh Hariyanto mengatakan, pada tahapan pencalonan terdapat enam pelanggaran hukum.

"Tahapan pencalonan kumlah pelanggaran hukum lainnya 6," ujarnya di Hotel Augusta Palabuhanratu, Kamis (21/1/2021) lalu.  

Baca juga: Anggota DPR Berhijab Ini Minta Aturan Sekolah Negeri Wajibkan Semua Siswa Pakai Jilbab Dicabut

Enam pelanggaran itu dilakukan oleh Kepala Desa (Kades), perangkat desa, camat, kepala dinas (Kadis), staf ahli bupati hingga Sekretaris daerah (Sekda).

"Diteruskan ke Bupati Sukabumi Kepala Desa 25 orang, perangkat desa 11 orang, 1 Kepala Desa dihentikan karena bukan merupakan pelanggaran," jelasnya.

"(Pelanggaran) diteruskan ke pada KASN Plt Camat satu deklarasi mendukung salah satu bakal pasangan calon. Camat 2 orang mendukung salah satu bakal pasangan calon. Kepala Dinas 1 orang mendaftarkan diri kepada Parpol sebagai bakal calon, staf ahli Bupati 1 orang mendaftarkan diri kepada Parpol sebagai bakal calon, Sekda 1 orang mengahdiri kegiatan internal partai politik," terangnya.

Baca juga: PPKM di Jabar Diperpanjang, Pangandaran Zona Kuning tapi Wisatawan Turun Drastis

Sedangkan, pada tahapan pemutakhiran data pemilih terjadi pelanggaran administrasi 1 (satu) oleh Panwaslu Kecamatan diteruskan kepada PPK.

Untuk tahapan kampanye, lanjut Teguh, ada 9 dugaan pelanggaran tindak pidana dihentikan di SG (Sentra Gakkumdu) 2.

Pelanggaran tersebut diantaranya dilakuakn tiga Kepala Desa diteruskan Kepada Bupati karena melanggar hukum lainnya. Dua Kepala Desa dihentikan karena bukan merupakan pelanggaran.

Baca juga: Harga Naik, Pedagang Daging Sapi di Majalengka Bingung, Mulai Ditinggal Pembeli

"Satu orang calon Wakil Bupati dihentikan karena bukan merupakan pelanggaran, 3 Camat diteruskan kepada KASN karena melanggar hukum lainnya," jelasnya.

Di tahapan masa tenang, Teguh menuturkan terjadi satu dugaaan pelanggaran tindak pidana pemolihan dihentikan dalam SG II (Pembahasan II).

"Pasca pemilihan 1 dugaan pelanggran adm dan pidana dihentikan dalam sg II di gakkumdu," ucapnya.

"Untuk terkait pelanggaran alhamdulillah sudah diselesaikan dengan baik dalam kita melakukan penanganan pelanggaran. Kita juga di Gakkumdu itu ada kepolisian dan kejaksaan dalam penangan setiap kasus-kasus pelanggaran baik itu pelaporan maupun temuan," pungkasnya.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved