Virus Corona di Jabar
Hampir Setahun Pandemi Corona, Ada Sekitar 10 Ribu Kasus Positif Covid-19 yang Tak Terlaporkan
Sebanyak 86.242 orang di antaranya sudah sembuh dan 1.267 meninggal dunia.
Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam | Editor: Ravianto
Sedangkan setiap harinya, yang memiliki kewenangan melaporkan data kasus harian Covid-19 adalah pemerintah pusat, yakni Kementerian Kesehatan.
"Yang jelas, kenaikan itu dipengaruhi antrean data dari yang lalu-lalu, yang tidak real time, dan saya akui itu masih ada. Saya sampaikan keluhan itu kepada pemerintah pusat," katanya.
Permasalahan koordinasi data dari tingkat provinsi dan pusat ini, bahkan dari tingkat kabupaten dan kota, katanya, masih saja terjadi.
Karenanya untuk pendataan vaksinasi Covid-19, dirinya meminta Kementerian Kesehatan untuk melimpahkannya kepada Provinsi Jawa Barat.
“Tadi malam saya sudah telpon pak Menkes, menyampaikan (usulan distribusi vaksin diserahkan pada pemerintah provinsi) dan beliau secara prinsip menyetujui selama ada koordinasi,” katanya.
Kang Emil meminta data informasi penerima vaksin Covid-19 dari pemerintah pusat diberikan secara detail kepada pemerintah daerah. Tujuannya, jika ada orang yang terdaftar namun tidak datang saat vaksinasi, maka akan memudahkan pencarian dan pelacakannya.
Kang Emil ini menjelaskan jika manajemen di tingkat daerah bisa berjalan baik, maka akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan secara nasional.
“Jangan nanti viral-viral sesuatu karena miskordinasi data. Kemenkes menyampaikan untuk tahap satu (distribusi vaksin dan vaksinasi) ini ingin memastikan dulu berlangsung lancar atau kurangnya seperti apa. Itu sebabnya di tahap satu penerima vaksin ditentukan oleh pemerintah pusat,” katanya.
Untuk distribusi vaksin tahap II, Kemenkes sudah menyetujui keinginan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, ia akan menentukan proporsi distribusi vaksin di daerah sesuai tingkat kedaruratan.
“Karena kami lebih mengetahui lapangan sehingga proses vaksnasi berjalan proposional. Dua alasan itu disetujui dan dipahami. Alasan pak menteri tidak semua daerah punya kesiapan seperti di Jabar. Kebijakan itu berdasarkan permohonan. Jabar meminta itu karena kami siap,” katanya.