DPRD Jabar Desak Pengadaan RS Darurat Covid-19, Sejumlah Rumah Sakit Sudah Waiting List Pasien Covid

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - DPRD Provinsi Jawa Barat mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempercepat penambahan kapasitas rumah sakit dan tempat isolasi pasien Covid-19 di Jawa Barat. Secara rata-rata, keterisian rumah sakit perawat pasien Covid-19 di Jabar telah mencapai 78,40 persen.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya, mengatakan penambahan kapasitas ini harus segera dilakukan karena keterisian rumah sakit dan sejumlah tempat isolasi pasien Covid-19 di Jabar telah jauh melampaui batas aman standar WHO, yakni melebihi 60 persen.

Komisi V DPRD Jabar, katanya, telah memantau sejumlah rumah sakit di Jawa Barat yang merawat pasien Covid-19, di antaranya RSUD Al Ihsan di Kabupaten Bandung yang menjadi salah satu rumah sakit milik Pemprov Jabar yang kewalahan menangani lonjakan angka pasien Covid-19.

"Kami dapatkan bahwa memang Rumah Sakit Al Ihsan ini sedang kalut-kalutnya, sedang tegang-tegangnya, 24 jam sehari pasien masuk. Kemudian dalam posisi bahwa jumlah pasien yang akan masuk melebihi jumlah bed yang ada, sehingga sistemnya waiting list," kata Abdul Hadi di Kantor DPRD Jabar, Kamis (7/1/2021).

RSUD Al Ihsan sendiri, katanya, sudah membagi klasifikasi ruang perawatan berdasarkan keparahan gejala pasien. Dari mulai ruang perawatan hijau untuk gejala ringan, ruang perawatan kuning untuk gejala sedang, dan ruang merah unruk pasien bergejala parah. Kemudian ada juga perawatan di IGD dan ICU.

"Kondisinya sudah sampai tidak cukup. Sangat-sangat darurat dan sangat memprihatinkan. Yang bisa dilakukan adalah antisipasi, Pemprov Jabar ini perlu menyediakan rumah sakit darurat untuk menampung pasien di ruang rawat hijau," katanya.

Baca juga: Tak Termasuk Dalam Daftar, Daerah Ini Justru Ingin Ikut Penerapan PSBB, Ini Alasannya

Baca juga: Masih Pandemi Covid-19, Ini Alasan Pemkab Cirebon Sempat Merencanakan Buka Pembelajaran Tatap Muka

Dengan adanya rumah sakit darurat khusus pasien Covid-19 bergejala ringan, katanya, pasien di ruang perawatan hijau ini bisa dipindahkan ke rumah sakit darurat.

Sehingga pasien dari ruang perawatan kuning dan merah bisa digeser ke ruangan yang tadinya digunakan pasien bergejala ringan di rumah sakit utama.

"Mereka yang bergejala ringan itu penanganannya mereka istirahat yang cukup, sirkulasi udara baik, tanpa harus ada semacam infus, ventilator, dan lain-lain. Jadi perawatannya cenderung mudah yang hijau ini. Ketika rumah sakit sudah bisa disediakan tempat baru, maka Insyaallah beban untuk menampung yang tadinya di ruang kuning dan merah itu ada alokasi tempat tidurnya lagi," tuturnya.

Berdasarkan informasi yang didapat, katanya, Pemprov Jabar akan memanfaatkan Gedung Secapa TNI AD serta STIA LAN di Kota Bandung, dan Asrama Haji Bekasi.

Sebagai sampel di Bandung Raya, katanya, terdapat 54 rumah sakit yang merawat pasien Covid-19. Kapasitas ruang perawatan hijau terdapat Beat 761 tempat tidur, ruang perawatan kuning sebanyak 1.025 tempat tidur, dan ruang perawatan merah sebanyak 167 tempat tidur.

"Artinya kalau yang hijau ini ada solusinya, baik bisa dipindah ke Secapa TNI AD atau Asrama Haji, atau ke LAN, maka akan ada ruang kosong baru di rumah sakit. Masyarakat yang sedang antre seperti di Rumah Sakit Al Ihsan, bisa masuk," katanya.

Sebelumnya, Komisi V DPRD Jabar bersama Wakil Ketua DPRD Achmad Ru'yat mengunjungi RSUD Al Ihsan Kabupaten Bandung untuk melihat dan mendengar secara langsung kondisi rumah sakit rujukan dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang masih tinggi di Jawa Barat, Senin (6/1/2021).

Baca juga: Dua Anggota DPRD Karawang Positif Covid-19, 48 Anggota Dewan Lainnya Kerja dari Rumah

Baca juga: Tiga Situs Makam Kibuyutan di Indramayu Terancam Hilang Akibat Proyek, Warga Minta Musyawarah

Ketua Komisi V DPRD Jabar Dadang Kurniawan mengatakan kunjungan tersebut sangat bermanfaat untuk Komisi V melihat langsung keadaan di lapangan seperti banyaknya laporan dari masyarakat yang disampaikan ke komisi V.