Bikin Delapan Fraksi di DPRD Jakarta Walk Out, Ini Deretan Kritik PSI yang Jadi Musuh Bersama
Di DPRD DKI Jakarta, PSI seakan menjadi musuh bersama. Berbagai kritik dilancarkan untuk menggagalkan berbagai hal yang ngawur.
lihat foto
William dinilai telah melanggar kode etik karena membongkar anggaran ganjil dalam rancangan KUA-PPAS untuk APBD 2020 pada media sosial miliknya.
Baca juga: Satpol PP Jabar Kaget, Ternyata Banyak Pelanggar Protokol Kesehatan di Indramayu, Disanksi Push Up
Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Achmad Nawawi mengatakan, KUA-PPAS yang diunggah oleh William sebenarnya bisa dikonsultasikan secara langsung ke eksekutif, yaitu Gubernur DKI Anies Baswedan atau kepala dinas terkait.
Atas sikapnya tersebut, Badan Kehormatan DPRD DKI pun menjatuhkan sanksi kepada William berupa teguran lisan.
Penarikan biaya Formula E
Pertengahan tahun ini, Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mendesak Gubernur Anies Baswedan agar segera menarik kembali biaya komitmen yang telah dibayarkan kepada pihak Formula E Operations Limited (FEO) sebesar Rp 560 miliar.
Desakan tersebut muncul setelah gelaran balap Formula E gagal berlangsung di Jakarta akibat pandemi Covid-19.
Formula E di Jakarta semula diagendakan pada 6 Juni 2020, tepatnya di kawasan Monas, Jakarta Pusat.
Adanya pandemi membuat gelaran ini tertunda pelaksanaannya hingga 2021.
Namun, Federasi Otomotif Internasional FIA tidak memasukkan Kota Jakarta sebagai tuan rumah Formula E 2021 meski Pemprov DKI telah membayar biaya komitmen penyelenggaraan musim 2020 sebesar 31 juta poundsterling atau sekitar Rp 560 miliar kepada pemegang lisensi.
Dalam sebuah kesempatan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta Achmad Firdaus mengatakan, pembayaran biaya komitmen tersebut menggunakan APBD Perubahan 2019.
Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo menilai, Pemprov DKI seharusnya tidak memaksakan penyelenggaraan balap mobil elektronik tingkat dua tersebut tetap berlanjut pada tahun 2021.
Terlebih lagi, lanjutnya, APBD tahun 2020 mengalami defisit Rp 24,72 triliun, dari semula Rp 87,95 triliun menjadi Rp 63,23 triliun yang berimbas pada program pembangunan yang tidak bisa dilaksanakan.
Walk out imbas penolakan kenaikan RKT
Delapan dari sembilan fraksi DPRD DKI Jakarta meninggalkan ruang rapat paripurna saat Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad membacakan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
Aksi walk out tersebut merupakan imbas dari sikap PSI yang vokal terhadap penolakan rencana kenaikan tunjangan anggota DPRD yang tertera dalam rancangan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta 2021.
