Breaking News:

Pilkada Pangandaran

Ada Paslon Tak Puas Penghitungan Suara, KPU Pangandaran Persilakan Ajukan Gugatan ke MK

KPU mempersilakan jika ada paslon dalam Pilkada Pangandaran yang tak puas penghitungan suara mengajukan gugatan ke MK.

Penulis: Hilman Kamaludin
Editor: taufik ismail
tribunjabar/hilman kamaludin
Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Pangandaran. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran mempersilakan pasangan calon bupati dan wakil bupati Pangandaran untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika keberatan dengan hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten.

Dari hasil rapat pleno tersebut ditetapkan untuk pasangan calon nomor urut 1, Jeje Wiradinata-Ujang Endin Indrawan (Juara) mendapat perolehan suara sebanyak 138.152 suara dan pasangan nomor urut 2, Adang-Hadari-Supratman (Aman) mendapat 128.187 suara.

"Selama tiga hari ke depan pasca-penetapan ini, kesempatan bagi para pihak dalam hal ini pasangan calon atau pihak terkait yang barang kali ada hal yang ingin dilakukan atau gugatan ke Mahkamah Konsitusi," ujar Ketua KPU Pangandaran, Muhtadin, seusai rapat pleno, Selasa (15/12/2020).

Baca juga: BREAKING News, Hasil Hitung Suara KPU Kabupaten Bandung, Dadang-Sahrul Gunawan Raih Suara Terbanyak

Baca juga: Pilkada Pangandaran Memanas, Ribuan Orang Datangi Bawaslu, Ini Tuntutan Mereka, Siap Jadi Bumper

Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat, Divisi Hukum, Reza Alwan Sovnidar, menambahkan, berdasarkan peraturan MK nomor 6 tahun 2020 pasal 7, pasangan calon bisa mengajukan gugatan ke MK setelah tiga hari penetapan perolehan suara.

"Silakan untuk mengajukan permohonan (gugatan) ke Mahkamah Konstitusi dengan batas maksimal tiga hari sejak ditetapkan," kata Reza.

Setelah itu, pihaknya akan menunggu jika ada pihak yang mengajukan permohonan sengketa hasil dan KPU juga nantinya akan segera menyiapkan data untuk melakukan klarifikasi gugatan tersebut.

"Kalau yang mengajukan sengketa pasti pihak yang merasa dirugikan, kalau kami posisinya pasif karena kami hanya mempertanggungjawabkan hasil kerja. Jadi kami akan menunggu, permohonannya seperti apa, kemudian dalil-dalil yang dimohonkan kepada majelis di MK seperti apa, nanti akan kami jawab," ucapnya.

Pihaknya memastikan, jika nantinya ada tuduhan dalam gugatan tersebut, KPU akan memberikan bukti kontra termasuk melakukan klarifikasi karena pada prinsipnya, KPU hanya menunggu dan melihat dalam gugatan tersebut.

Baca juga: Kiwil Digugat Cerai Rohimah, Nasibnya Kontras dengan Mantan Istri, Meggy Justru Bahagia Resmi Nikah

Baca juga: Aksi Long March Massa Simpatisan Habib Rizieq Shihab di Kabupaten Bandung Berjalan Lancar dan Aman

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved