Hasil Survei, 9 Persen Warga Jabar Tidak Mau Divaksin Covid-19, Sebanyak 43,9 Persen Masih Galau

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Survei yang dilakukan Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jabar menyatakan sebanyak 93 persen masyarakat Jawa Barat sudah mengetahui mengenai wacana vaksinasi Covid-19.

Dari angka tersebut, hanya 9 persen di antaranya yang tidak bersedia melakukan vaksinasi Covid-19.

"Yang tidak bersedia divaksin hanya 9 persen, sangat kecil. Yang belum memutuskan 43,9 persen, dan yang sudah yakin ingin divaksin 47,1 persen," kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil seusai Rapat Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jabar di Gedung Sate, Senin (14/12).

Gubernur yang akrab disapa Emil ini, dari yang belum memutuskan akan divaksin ini, kebanyakan masih ingin mendapatkan informasi lebih mendalam sebelum berkeyakinan untuk divaksin.

Kemudian dari 100 persen warga yang disurvei, 73,4 persennya menginginkan vaksin berasal dalam negeri. 

Baca juga: Nia Ramadhani Bongkar Kebiasaannya Setelah Sarapan Pagi Tidur Lagi: Untungnya Mereka Bisa Tabah

"Oleh karena itu kita doakan vaksin dalam negeri ini lancar, salah satunya yang jam 13.00 ini, saya dan Forkopimda Jabar dan Pak Rudi (Kapolda Jabar terdahulu) akan diambil tes darah terakhir di Puskesmas Garuda. Mohon doanya mudah-mudahan tes darah terakhir hari ini menghasilkan kesimpulan antibodi yang berlimpah di atas 90 persen sehingga bisa dibagikan kepada masyarakat," katanya.

Emil mengatakan vaksin yang dibeli langsung oleh pemerintah yang berjumlah 1,2 juta dosis vaksin dan telah sampai di Bio Farma, masih menunggu keputusan BPOM. Pemberiannya berbeda dengan vaksin yang dites oleh 1.620 relawan oleh Unpad.

"Satu juta sekian itu, setelah pengumuman BPOM, akan segera dilaksanakan untuk prioritas tenaga kesehatan, TNI, Polri, dan mereka-mereka yang profesi rawan, dan warga di zona merah," katanya.

Kewenangan pemberian vaksin, katanya, bukan lagi kewenangan daerah. Vaksin menjadi keputusan dan kewenangan pemerintah pusat. Jadi pemerintah daerah betul-betul hanya mengamankan apa yang dibutuhkan pemerintah pusat. 

"Keputusan pusat per hari ini sama, vaksin terbagi dua, yang ekonomi menengah ke bawah gratis oleh BPJS, yang menengah ke atas itu bayar secara mandiri. Justru vaksinasi mandiri ini banyak disambut baik ya, karena berarti tidak usah ngantri di puskesmas, bisa di rumah sakit, di klinik-klinik pribadi, dan di gedung-gedung dan sebagainya, sehingga memudahkan mereka yang mampu tidak usah berlomba-lomba dengan mereka yang memang gratis," katanya.

Kang Emil pun ikut mempersiapkan proses vaksinasi Covid-19 di sejumlah pusat pelayanan kesehatan di Kota Depok dan Bekasi.

Seperti diketahui, sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 dari Sinovac Tiongkok telah sampai di Bio Farma di Kota Bandung awal Desember 2020, kemudian rencananya akan menyusul datang jutaan dosis vaksin lainnya dan bahan baku pembuatan vaksin di Bio Farma.

Baca juga: Tentang Posisi Arsenal yang Terpuruk di Liga Inggris, Mikel Arteta: Tak Usah Panik

Berkenaan dengan program vaksinasi dalam rangka pencegahan penularan Covid-19, disampaikan bahwa pentahapan prioritas sesuai dengan ketersediaan vaksin, penduduk dan wilayah berisiko, tahapan pemakaian dan indeks pemakaian. 

"Vaksinasi akan diberikan kepada kelompok masyarakat usia 18 sampai dengan 59 tahun yang rentan terhadap penularan Covid-19. Vaksinasi diprioritaskan pada tenaga medis dan paramedis pelacakan kontak, TNI dan Polri, tenaga pendidikan, petugas pelayanan publik, kelompok pekerja yang merupakan kelompok usia produktif, serta kelompok masyarakat prioritas yang ditetapkan berdasarkan kajian epidemiologi seperti orang yang memiliki kontak erat dengan kasus probable atau konfirmasi positif Covid-19," katanya.

Khusus bagi masyarakat kurang mampu dan menjadi Penerima Bantuan luran BPJS juga akan menjadi kelompok sasaran prioritas.

Hal tersebut mengacu pada road map yang disusun oleh Pemerintah Pusat. Kang Emil optimistis pemberian vaksin kepada masyarakat Indonesia dan Jawa Barat akan meredakan pandemi Covid-19 sehingga masyarakat dapat kembali menjalani aktivitas secara normal