Breaking News:

Pembahasan Raperda Perubahan RPJMD Jabar 2018-2023

DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda

istimewa

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, Jumat (11/12).

Agenda ini kemudian dilanjut dengan Jawaban Gubernur Jabar atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda tersebut.

Dalam agenda pertamanya, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Achmad Ru'yat mengatakan pada 4 Desember 2020, Gubernur Jabar telah menyampaikan Nota Pengantar Gubernur tentang raperda tersebut, kemudian dilanjutkan dengan pambahasan di tingkat fraksi-fraksi DPRD Jabar.

Baca juga: Bawaslu Tangani 202 Pelanggaran Selama Pilkada, Daerah Ini Paling Banyak Pelanggaran

"Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam rapat Badan Musyawarah, pada Rapat Paripurna hari ini, fraksi-fraksi akan menyampaikan pandangan umumnya. Sesuai dengan hasil kesepakatan lintas fraksi, menimbang kondisi pandemi yang sedang terjadi, maka penyampaian pandangan fraksi-fraksi dilakukan oleh dua fraksi saja, sedangkan untuk fraksi lainnya dapat menyampaikan pandangan umum secara tertulis," katanya dalam rapat tersebut.

Anggota DPRD Jabar A Sopyan dari Fraksi Gerindra Persatuan pun kemudian membacakan pandangan umum fraksinya. Sopyan mengatakan pihaknya mengapresiasi paparan Gubernur Jabar dalam nota pengantar tersebut sehubungan dengan adanya bencana pandemi Covid-19 yang berdampak besar terhadap perekonomian sekaligus keuangan dan kinerja Pemprov Jabar.

Sopyan mengatakan pihaknya ingin pendapat penjelasan tentang gambaran umum penyusunan raperda tersebut dan gambaran kondisi daerah yang terampak Covid-19.

Baca juga: Purwakarta Raih Penghargaan AKI dari Kemendikbud, Bupati Anne: Penghargaan Ini buat Warga Purwakarta

Pihaknya pun menanyakan gambaran keuangan dan pengelolaan keuangan daerah terkait adanya pandemi Covid-19.

"Bagaimana strategi arah kebijakan pembangunan daerah berkaitan dengan Covid-19. Bagaimana kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah terkait adanya pandemi Covid-19. Bagaimana kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah adanya pandemi Covid-19," paparnya dalam kegiatan tersebut.

Pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera kemudian dibacakan oleh Anggota DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya.

Pihaknya menyatakan usulan perubahan Perda RPJMD Jawa Barat 2018-2023 adalah suatu hal yang wajar dan bahkan keniscayaan, khususnya akibat adanya perubahan sebagai dampak pandemi Covid-19.

Baca juga: 75 TPS yang Tersebar di Indonesia Lakukan Pencoblosan Ulang, Ternyata Ada Pelaggaran Ini

Halaman
123
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved