Honor KPPS Terpotong untuk Kaos, Banyak Petugas KPPS Cianjur yang Protes karena Tak Sesuai Sampel

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferri Amiril Mukminin

TRIBUNJABAR.ID, CIANJUR - Sejumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS) di Kecamatan Ciranjang mengeluh dengan honor KPPS untuk bertugas di TPS yang tak diterima utuh.

Apalagi setelah mendapat kaos seragam untuk hari pencoblosan Pilkada Kabupaten Cianjur yang jauh dari harapan.

Belakangan diketahui honor KPPS yang tak diterima utuh diperuntukkan untuk kaos.

Baca juga: Honor KPPS Pada Pilkada Serentak di Daerah Ini Naik 80 Hingga 90 Persen, Segini Besarannya

Baca juga: Cuaca Buruk Jadi Tantangan di Pilkada Indramayu 2020, KPU Antisipasi dengan Siapkan TPS Alternatif

Baca juga: H-1 Pilkada, Masih Banyak Warga di Daerah Ini Belum Miliki E-KTP, ini yang dilakukan Disdukcapil

Namun karena kaos yang diterima dinilai tak sesuai besaran honor yang terpotong maka petugas KPPS mengeluh.

Rata-rata honor yang terpotong untuk KPPS sebesar Rp 46-50 ribu. Di Kecamatan Ciranjang terdapat 1.253 orang KPPS.

"Informasi awal semua KPPS dikumpulkan bahwa semuanya menerima anggaran pembuatan TPS honor dan ATK, terpotong Rp 50 ribu diganti kaos, namun kaosnya tak layak ukurannya kecil dan kalau dinilai tak mungkin harganya Rp 50 ribu, banyak ibu yang berbadan besar mengeluh," ujar seorang KPPS yang enggan disebut namanya.

Ia mengatakan honor Ketua KPPS Rp 550 ribu terpotong Rp 50 ribu, untuk anggota KPPS honornya Rp 500 ribu terpotong Rp 50 ribu.

Ia menilai tak ada persetujuan terlebih dahulu dari para KPPS.

Setelah penelusuran di beberapa TPS, Tribun mencoba menelusuri di lokasi berbeda desa. Di PPS Ciranjang, Amir Saepulloh, selaku Ketua PPS mengatakan khusus Desa Ciranjang pihaknya tak memesan ataupun tak membeli kaos seragam tersebut.

Tapi, kata Amir, uang untuk KPPS Desa Ciranjang tetap terpotong Rp 50 ribu. Amir pun menjelaskan bahwa pihaknya akan mengonfirmasi kembali ke PPK.

"Dari pertama kami sudah menolak, kami tak memesan ataupun membeli. Lalu ada kesepakatan dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) uang akan diserahkan setelah pilkada.

Terpenting saat ini penyelenggaraan pilkada berjalan lancar dulu," katanya.

Saat coba dikonfirmasi, PPK Kecamatan Ciranjang mengaku sudah melakukan pertemuan dengan para PPS tingkat desa.

Divisi Program PPK Ciranjang, Imam Subekti mengatakan sebenarnya awalnya pihaknya sudah bermusyawarah dan membawa sampel kaos.