Breaking News:

Pemda KBB Terus Pertahankan Raihan WTP Dengan Pemutakhiran Piutang dan Sertifikasi Aset

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus berupaya untuk mempertahankan raihan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan

Editor: bisnistribunjabar
Istimewa
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus berupaya untuk mempertahankan raihan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI yang baru pertama kali dapatkan setelah 13 tahun berdiri. 

TRIBUNJABAR.ID, NGAMPRAH - Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus berupaya untuk mempertahankan raihan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI yang baru pertama kali dapatkan setelah 13 tahun berdiri.

Upaya untuk mempertahankan WTP itu di antaranya dengan cara pemutakhiran piutang dan pengelolaan serta sertifikasi aset. Saat ini, Pemda KBB terus melakukan pencatatan dan penyertifikatan untuk mengamankan aset-aset milik pemerintah daerah.

"Intinya kita terus melakukan pengamanan terhadap aset-aset kita, seperti tanah itu dengan sertifikasi. Tahun 2020 ini target kita kan 85 bidang tanah disertifikatkan. Untuk aset-aset lain seperti bangunan terus kita catat dan perbaiki," ujar Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) KBB, Yusef, belum lama ini.

Pada tahun 2020, pihaknya menargetkan 85 bidang tanah yang merupakan aset Pemkab Bandung Barat bisa disertifikatkan. Sementara lada tahun 2019, pihaknya sudah menyertifikatkan 55 bidang tanah dari total 1.735 bidang tanah.

"Kalau aset masih berproses, sudah mengajukan berapa bidang untuk disertifikatkan ke BPN. Tahun 2020 ini kita targetkan 85 bidang yang disertifikasi. Eksisting 2019 itu setelah saya hitung ulang ada 55 sertifikat dr total 1.735, jadi sekitar 3,17 persen realisasinya. Sampai bulan November kemarin ada tambahan 5 sertifikat," katanya.

Sebagian besar tanah yang akan disertifikatkan itu adalah limpahan dari Kabupaten Bandung dan didominasi lahan sekolah, perkantoran, ataupun lahan yang belum terbangun. Sertifikasi lahan juga dalam rangka penertiban aset-aset milik pemda yang seringkali terlibat sengketa kepemilikan dengan, pribadi, masyarakat, atau institusi.

"Kalau sudah disertifikatkan dam tercatat jadi jelas kalau dikemudian hari timbul permasalahan kita memiliki bukti yang kuat bahwa aset tersebut milik kita dan bisa dibuktikan," kata Yusef.

Untuk diketahui, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KBB Tahun Anggaran 2019 mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI.

Sebelumnya, Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna mengatakan, opini WTP dari BPK RI yang pertama kalinya itu tercapai setelah menunggu kurang lebih 13 tahun sejak Kabupaten Bandung Barat berdiri pada 2007 lalu.

"Ini hasil kerja keras semuanya, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengikuti apa yang diinstruksikan. Apalagi saya bawel kepada semuanya," katanya beberapa waktu lalu.

Menurutnya, raihan WTP yang diperoleh merupakan capaian luar biasa di Hari Jadi KBB yang ke-13. Ia pun berharap, raihan prestasi lainnya dapat diperoleh dalam waktu dekat.

"Sebelumnya Kabupaten Bandung Barat mendapatkan opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) sebanyak 8 kali dan disclaimer 3 kali," ujar Aa Umbara.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved