FKUB Jabar Ajak Masyarakat dan Pemuka Agama Beri Contoh Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Cipta Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Jumlah pasien suspect Covid-19 di tanah air kembali meningkat, salah satunya di Jawa Barat karena perilaku abai masyarakat terhadap protokol kesehatan.

Kondisi ini membuat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jawa Barat khawatir dampak penularan Covid-19 yang lebih luas. 

Ketua FKUB Jawa Barat, Rafani Achyar mengatakan, perilaku abai dan aktivitas masyarakat yang melanggar protokol kesehatan harus dapat ditindak tegas dalam upaya memutus rantai penularan Covid-19.

Baca juga: Reuni 212 Bisa Saja Tak Digelar, Tapi FPI Ajukan Ini sebagai Syaratnya, Jika Tidak Dipenuhi . . .

Baca juga: Guru Besar Unpar : Jangan Asal Menyalahkan Gubernur, Kasus Kerumunan Pendukung Habib Rizieq

Baca juga: Eks Aktivis 98 Sebut Rakyat Dukung Polri Tindak Penyebab Kerumunan di Megamendung

Oleh karena itu, pihaknya meminta agar dari Pemerintah Pusat hingga Daerah dapat satu suara guna melakukan pencegahan dan penerapan aturan tersebut.

"Apapun kegiatannya dan siapapun penyelenggaranya Pemerintah harus dapat tegas menerapkan Equality Before The Law atau kesetaraan di mata hukum, sehingga tidak tebang pilih dalam menegakkan aturan protokol kesehatan covid-19," ujarnya saat ditemui usai menghadiri sebuah kegiatan di Jalan Cibeunying, Kota Bandung, Selasa (17/11/2020) malam.

Rafani pun meminta semua pihak agar dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya mencegah dari setiap aktivitas yang berpotensi menjadi ruang bagi terbentuknya sebuah klaster penularan.

Sehingga aktivitas berkerumun atau melibatkan massa dengan jumlah besar dapat dihindari untuk dilakukan hingga situasi bangsa benar-benar pulih dan terbebas dari Covid-19.

Baca juga: Undang Dai Kondang KH Jujun Junaedi, UIN SGD Bandung Gelar Peringatan Maulid Nabi dengan Terapkan 3M

Baca juga: Fakta Acara Peringatan Maulid Nabi di Megamendung yang Dihadiri Ribuan Orang, Ternyata Tak Berijin

Hal ini menurutnya, karena diketahui bahwa beberapa waktu lalu ada aktivitas yang digelar oleh beberapa elemen organisasi dengan melibatkan jumlah massa besar, termasuk yang di Jakarta dan Megamendung Bogor yang dihadiri oleh Habib Rizieq Shihab. Sehingga pihaknya berharap agar peristiwa tersebut tidak kembali terjadi di kemudian hari.

"Kemarin ini kan pemerintah tidak bisa apa-apa, jangan terulang lagi. ini sudah kita lihat satu dua hari ini, bahkan katanya akan ada safari dakwau di Jabar yang pasti kembali berpotensi mengundang kerumunan massa. Mari kita berpartisipasi dengan cara memberikan contoh, hindari penumpukan orang dan jemaah," ucapnya.

Rafani menegaskan bahwa pihaknya tidak melarang adanya kegiatan safari dakwah. Namun FKUB Jabar meminta pelaksanaan safari dakwah harus sesuai protokol kesehatan yang selama ini disosialisasikan pemerintah kepada masyarakat.

"Safari itu hak yang bersangkutan, tetapi yang kami minta coba penuhi aturan protokol kesehatan. Karena kalau tidak terkendali, di situ bisa muncul klaster baru, kan bukan hanya kepada jemaahnya, tapi masyarakat lain. Cobalah penuhi protokol kesehatan, karena tidak harus berkumpul dan berjubel, bahkan dalam agama kan kalau itu meskipun niat baik tapi berpotensi menimbulkan madarat, maka harus dihindari," ujar Rafani yang didampingi oleh Sekretaris FKUB Jawa Barat, Prof. Dr. Ali Anwar Yusuf.

Ia pun mengimbau kepada para pemuka agama dan organisasi keagamaan untuk turut aktif berpartisipasi semaksimal mungkin dalam upaya pencegahan penularan dengan cara memberi contoh bagi masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, salah satunya mengurangi kegiatan keagamaan yang dapat menimbulkan kerumunan massa. 

Sebab menurutnya, covid-19 belum selesai dan belum diketahui kapan puncak penyebarannya, meskipun beberapa ahli memprediksi bahwa puncak covid-19 terjadi pada akhir tahun 2020.

"Tentu saja kita belum tahu sampai kapan covid-19 ini selesai, karena sampai saat ini masih ada, bahkan puncaknya pun belum tahu kapan terjadi, meskipun katanya Desember, karena di bulan itu ada perayaan natal, tahun baru dan pilkada serentak 2020, jadi mungkin saja puncaknya itu terjadi di Desember," ucapnya