Bawaslu Jabar Sebut Partisipasi Warga dalam Pengawasan Tahapan Pilkada Serentak, Masih Rendah

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Partisipasi warga dalam pengawasan pelaksanaan Pilkada Serentak di Jabar masih rendah.

Meskipun, Bawaslu Jabar saat ini menangani sejumlah laporan terkait dugaan pelanggaran Pilkada Serentak.

"Sejauh ini memang partisipasi warga dalam pengawasan selama tahapan Pilkada masih rendah. Itu kenapa Bawaslu pada banyak kesempatan menggelar sekolah kader pengawasan partisipatif," ujar ‎Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jabar, Zaki Hilmi via ponselnya, Senin (9/11/2020).

Ia menerangkan, partisipasi masyarakat dalam pilkada selama ini memang rendah. Setidaknya, itu terlihat dari data laporan masyarakat yang diterima Bawaslu. Sedikitnya 20 persen pelaporan yang diterima Bawaslu.

"Bisa jadi karena memang masyarakat belum mengetahui apa saja yang boleh dan tidak boleh dalam tahapan pilkada. Makanya Bawaslu sedari awal terus mensosialisasikan apa saja yang tidak dibolehkan," ucap dia.

Ia menerangkan, pengawasan partisipatif merupakan upaya meningkatkan peran masyarakat untuk mengawasi proses tahapan demokrasi ke arah lebih baik. Kondisi rendahnya partisipasi masyarakat di pilkada serentak 2020, bukan hanya karena situasinya sedang pandemi Covid 19 saja sih.

"Tapi dari pilkada atau pemilu sebelumnya juga memang sudah begitu. Sejauh ini pelaporan dilakukan oleh tim pemenangan pasangan calon," ucap Zaki.

Ia menambahkan, saat ini, pihaknya tengah memantau logistik Pilkada 2020 di delapan kota/kabupaten di Jabar. Pemantauan itu sekaligus upaya pengawasan.

"Memastikan tahapan perencanaan, pengadaan hingga spesifikasi logistik pilkada sesuai. Seperti berat kertas surat suara hingga logistik lainnya," ucap Zaki. 

Baca juga: Giring Ganesha : PSI Dukung Yena Iskandar Masoem di Pilkada Kabupaten Bandung Tanpa Mahar

Baca juga: Manfaatkan Waktu Jelang Pilkada Kabupaten Bandung, Ini Startegi DPD Partai Gelora untuk Kurnia-Usman