BLAK-BLAKAN ILC TVONE 20 Oktober, Siapa yang dibungkam Mahfud MD, Sebut Mahkamah Agung, Ada Gatot

"Misal urusan hukum banyak keluhan kan misalnya di Mahkamah Agung

Terlalu banyak memberi korting kepada koruptor.

Itu kan bukan urusan pemerintah lagi.

Baca juga: Memprihatinkan, Siswi Kelas 5 SLB Diduga Diperkosa Orang Tak Dikenal, Kini Kondisinya Hamil 5 Bulan

Pemerintah tidak boleh campur di situ.

Hampir semua koruptor yang minta PK diturunkan semua hukumannya.

"Itu terserah MA. Urusan MA saja," lanjut Mahfud.

"KPK juga berjalan lambat, itu bukan urusan pemerintah lagi," lanjutnya.

Namun sejumlah kegiatan pemerintahan dalam delapan bulan terakhir mendapat respon baik dari masyarakat.

"Hal-hal baru yang dicapai dalam 8 bulan terakhir itu, misalnya kita menangkap Paulina sudah 17 tahun lari,

menangkap Joko Chandra yang katanya dibiarkan lepas kita tangkap,

jenderal polisi 2 jadi tersangka, Pinangki tersangka

Bahwa ada kekuran-keraungan tapi itu juga ditempuh atau dilakukan pemerintahan dalam delapan bulan terakhir,"tambahnya.

Baca juga: Akhir Oktober Batal? Soal Pencairan BLT Gelombang 2 Pekerja Swasta, Satgas PEN Bilang Begini

Sebelumnya, pengurangan hukuman bagi terpidana kasus korupsi dalam putusan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA) banjir kritikan.

Putusan tersebut dinilai meruntuhkan rasa keadilan bagi masyarakat.

Bahkan dianggap tidak akan memberikan efek jera bagi koruptor.