Direktur Walhi Minta Dokumen Final UU Cipta Kerja Dibuka ke Publik: Kita Lihat Siapa yang Benar

"Sekarang pertanyaannya, kalau itu hoaks, tolong sesegera mungkin disampaikan secara resmi, mana draf final yang resmi disampaikan oleh DPR?" kata Enny dalam diskusi virtual Smart FM, Sabtu (10/10/2020).

Menurut dia, isi UU yang sudah disahkan tersebut mesti disosialisasikan ke masyarakat.

Jika tak disosialisasikan, DPR akan terkesan sembunyi-sembunyi karena UU tersebut dianggap positif untuk para buruh dan iklim investasi.

Investasi yang masuk ke Indonesia nantinya menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya.

"Yang jadi paradoks adalah kalau tujuannya semulia itu, mengapa pembahasannya seolah sembunyi-sembunyi, gerabak-gerubuk?" ucap Enny.

Menurut Enny, omnibus law UU Cipta Kerja yang bertujuan untuk mendukung iklim usaha juga bisa berpotensi mengeruk sumber daya.

Kementerian/lembaga (K/L) yang memberikan kemudahan izin, tetapi disandingkan dengan kepentingan oligarki, akan memberikan permasalahan bagi masyarakat.

"(Memberikan) izin secara sederhana kemudian berkolaborasi dengan kepentingan oligarki, sudah selesai rakyat Indonesia. Dengan kemudahan yang seperti (sekarang) ini saja, oligarki mencengkeram habis sumber daya kita," pungkasnya.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo mengatakan, belum ada naskah final UU Cipta Kerja.

Menurut Firman, masih ada beberapa penyempurnaan yang dilakukan terhadap meski UU itu sudah disahkan.

Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi menyebut, perbaikan yang dilakukan hanya terkait kesalahan seperti penempatan titik, koma, atau huruf.

Sementara substansinya tak ada yang diubah.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tak Mau Dituduh Korban Hoaks, Walhi Minta Pemerintah Unggah Draf UU Cipta Kerja" 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ekonom soal UU Cipta Kerja: Kalau Itu Hoaks, Mana Draf Finalnya?"