Pemprov Jabar Siap Verifikasi Calon DOB Garut Utara

"Target besar Gubernur ke depannya memang mempersiapkan pemekaran kabupaten kota lain, menyusul yang tiga tadi yang sudah diajukan ke pusat," tutur Dodit.

Dalam undang-undang dan peraturan yang baru mengenai DOB, pemerintah harus mempertimbangkan bukan hanya mengenai potensi daerah yang akan dimekarkan, tetapi juga keberlanjutan daerah induknya setelah pemekaran yang harus juga dihitung.

Untuk mengantisipasi hal buruk tersebut, Pemprov Jabar memastikan sejak awal bahwa kabupaten atau kota induknya ini serius memekarkan wilayahnya.

Tidak hanya membagi wilayah, tetapi aset dan pegawai pun harus dibagi.

Sebelumnya diberitakan, belum tuntas dengan rencana pembentukan Kabupaten Garut Selatan (Garsel),

Pemkab Garut kini kembali menyetujui rencana pembentukan Kabupaten Garut Utara (Gatra). Desakan pemekaran wilayah kian kencang didengungkan.

Bupati dan Wakil Bupati Garut menyepakati Gatra saat melakulan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut Masa Sidang lll Tahun Sidang 2020, Kamis (1/10).

Rapat paripurna itu juga dihadiri Forum Masyarakat Garut Utara (Gatra).

Rapat paripurna digelar dalam rangka pembahasan pembentukan daerah persiapan Kabupaten Garut Utara.

Dengan kesepakatan itu, Pemkab Garut akan menyediakan anggaran untuk mengkaji pemekaran wilayah di utara Garut.

"Ada 11 kecamatan yang akan bergabung dengan Gatra dan terdiri dari 116 desa," ujar Bupati Garut, Rudy Gunawan, Jumat (2/10).

Sebanyak 11 kecamatan yang akan bergabung ke Gatra yakni Limbangan, Cibatu, Kadungora, Karangtengah, Kersamanah, Leles, Leuwigoong, Malangbong, Selaawi, Sukawening, dan Cibiuk.

Lokasi ibu kota daerah persiapan Kabupaten Garut Utara nantinya akan berada di Kecamatan Cibiuk.

Wilayah Cibiuk dipilih karena berada di tengah. Warga dari kecamatan lain tak akan kesulitan mengakses untuk datang ke calon ibu kota Gatra itu.

Gatra secara politis memenuhi persyaratan untuk menjadi kabupaten baru di wilayah Kabupaten Garut.