Bawaslu Jabar Pantau Netralitas ASN, Banyak Petahana Ikut Bertarung

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Firman Wijaksana 

TRIBUNJABAR.ID, GARUT – Bawaslu Jabar memfokuskan pengawasan Pilkada terhadap netralitas aparatur sipil negara (ASN). Dari delapan daerah yang mengikuti Pilkada, banyak diikuti calon petahana.

Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah Dahlan, menuturkan, hingga kini pihaknya sudah menerima 72 kasus laporan pelanggaran. Sebanyak 30 kasus di antaranya adalah pelanggaran hukum lain.

"Pelanggaran hukum lain ini, didominasi oleh laporan netralitas ASN yang tersebar di beberapa kabupaten/kota. Makanya jadi konsen kami dalam pengawasan," ujar Dahlan, di Hotel Santika Cipanas, Kabupaten Garut, Kamis (1/10).

• Diurus Luhut Dua Minggu, Angka Kematian Akibat Covid-19 di Provinsi Prioritas Malah Meningkat

Salah satu strategi Bawaslu untuk mengawal netralitas dengan melakukan pengawasan melekat secara struktural. Bawaslu saat ini sudah memiliki jejaring hingga tingkat desa.

"Masyarakat ikut dilibatkan dalam upaya mengawasi dan pencegahan. Terutama soal netralitas PNS," katanya.

Banyaknya petahana dan keluarga petahana yang maju, Bawaslu akan mengawasi semua program pemerintah. Kebijakannya jangan sampai dimanfaatkan untuk kepentingan Pilkada.

“Kebijakan pemerintah ini jangan dimanfaatkan jadi ajang modal kampanye. Ini jadi potensi kerawanan," ucapnya.

• Kasus Beras Tak Layak Konsumsi, Komisi D DPRD Ciamis Segera Gelar Rapat Gabungan

Dari delapan kabupaten/kota yang menggelar Pilkada, ada enam daerah yang kepala daerahnya kembali mencalonkan. Yakni Pilkada Kota Depok, Karawang, Cianjur, Tasik, Pangandaran dan Indramayu. Sementara, untuk Kabupaten Bandung, istri kepala daerahnya saat ini maju dalam Pilkada.

“Jangan sampai ASN ini mengambil peran pemenangan. Padahal sudah jelas netralitas harus dikedepankan," katanya.