Breaking News:

777 Domain Entitas Diblokir, Bappebti Tutup Akses Situs-situs yang Tidak Memiliki Izin

Kemendag melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memblokir 89 domain entitas yang tidak memiliki izin

Tribun Jogja
Ilustrasi Investasi 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG -Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi (Bappebti) memblokir 89 domain entitas yang tidak memiliki izin. 

Sehingga sampai dengan bulan Agustus 2020, Bappebti telah memblokir sebanyak 777 domain entitas.

Pemblokiran dilakukan melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Bappebti secara rutin melakukan pemblokiran sebagai langkah pencegahan agar tidak terjadi
kerugian masyarakat akibat pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perdagangan berjangka komoditi,” ujar Kepala Bappebti Sidharta Utama dikutip Tribun dari siaran pers Kemendag, Senin (28/9/2020).

Petani-petani Muda Lembang Tengah Jajaki Ekspor Sayur-Mayur ke Singapura

Sidharta menegaskan, di tengah pandemi Covid-19 saat ini, Bappebti terus melakukan
pemblokiran bagi situs-situs yang tidak memiliki izin dari Bappebti.

Meskipun banyak pihak yang mengaku memiliki legalitas dari regulator luar negeri, namun untuk melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan berjangka, wajib memiliki perizinan dari Bappebti.

“Kami akan terus melakukan pemblokiran agar situs-situs broker luar negeri tidak dapat diakses oleh warga negara Indonesia. Hal ini untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat
Indonesia dan pelaku usaha di bidang perdagangan berjangka,” ujarnya.

Selain maraknya penawaran investasi berkedok forex dan kegiatan usaha sebagai pialang,
Bappebti juga mengamati adanya kegiatan usaha lain di bidang perdagangan berjangka komoditi
yang tidak memiliki izin dari Bappebti.

Pengusaha Mal Minta Berbagai Keringanan Pajak dan Subsidi Gaji Karyawan Agar Jangan Ada yang Di-PHK

Dalam kegiatan usaha tersebut, pelaku usaha memberikan nasihat atau rekomendasi dalam mengambil posisi jual atau beli kontrak berjangka atau kontrak derivatif lainnya.

Padahal, selama ini belum ada operasional pemberian perizinan sebagai penasihat berjangka.

Halaman
12
Penulis: Siti Fatimah
Editor: Siti Fatimah
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved