Wali Kota Cirebon Inginkan Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan Tanpa Perlu Diingatkan

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Sejumlah pejabat dan pegawai di lingkungan Pemkot Cirebon berunjuk rasa menuntut warga selalu mematuhi protokol kesehatan, Kamis (24/9/2020).

Dalam aksi itu, massa berjalan kaki mengelilingi sejumlah ruas jalan protokol Kota Udang, di antaranya, Jalan Siliwangi, Jalan Karanggetas, Jalan Pekiringan, Jalan Kesambi, dan Jalan Cipto Mangunkusumo.

Mereka terlihat membawa spanduk imbauan dan berorasi mengenai pentingnya menerapkan protokol kesehatan setiap saat.

• Peserta CPNS Sumedang yang Positif Covid-19 Diizinkan Ikut Tes SKB di Ruangan Khusus

Wali Kota Cirebon, Nasrudin Azis, mengatakan, melalui kegiatan yang disebutnya sebagai aksi moral tersebut diharapkan dapat menggugah kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

"Kami berharap, warga Kota Cirebon mempunyai kesadaran yang tinggi menjaga diri dan keluarganya dengan mematuhi protokol kesehatan," kata Nasrudin Azis saat ditemui usai aksi.

Pihaknya juga menginginkan masyarakat selalu mematuhi protokol kesehatan tanpa perlu diminta ataupun diingatkan.

Bahkan, Azis mengakui aksi itu menjadi curhatan jajarannya sebagai penyelenggara pemerintahan di Kota Udang.

• Sel Kanker Tinggal 5 Persen, Suami Bupati Bogor Tak Bisa Berobat ke Cina Lagi karena Pandemi Covid

Sebab, peningkatan kasus Covid-19 sedikit banyaknya dikarenakan kurang patuhnya warga Kota Cirebon terhadap protokol kesehatan.

Selain itu, ia menegaskan pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam mencegah penyebaran Covid-19 sehingga upaya tersebut membutuhkan peran serta masyarakat.

"Ini curhatan kami sebagai penyelenggara pemerintahan agar masyarakat sadar dalam mematuhi protokol kesehatan setiap saat," ujar Nasrudin Azis.

Dalam orasinya, Azis juga berpesan agar masyarakat Kota Cirebon selalu mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah, rajin mencuci tangan, menjaga jarak dengan orang sekitar, dan menghindari kerumunan.

• Pemkab Alokasikan Dana untuk Pendidikan Rp 1,055 Triliun. Siswa Tak Mampu Diberi Beasiswa