Breaking News:

Mulai Tahun Depan Materai yang Berlaku Bertarif Rp 10.000

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan menyosialisasikan kepada masyarakat soal aturan bea meterai yang baru

Istimewa
Menteri Keuangan Sri Mulyani 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Mulai tahun depan, tarif materai menjadi Rp 10.000 bukan Rp 3.000 atau Rp 6.000 seperti sekarang ini.

Hal ini tercapai setelah usulan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menaikkan tarif meterai dari Rp 3.000 dan Rp 6.000 menjadi Rp 10.000 akhirnya disetujui Komisi XI DPR RI di gedung parlemen Jakarta, Kamios (3/9/2020).

Setali tiga uang, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Bea Meterai tinggal menunggu disahkan oleh DPR dalam Rapat Paripurna DPR RI mendatang. Adapun beleid ini mulai diundangkan pada 1 Januari 2021.

Dalam RUU Bea Meterai dijelaskan, tarif meterai Rp 10.000 berlaku untuk dokumen yang nilainya di atas Rp 5 juta sehingga, di bawah nilai itu, tidak perlu lagi menggunakan meterai.

Biaya Nyalon Independen di Pilgub Jabar Gede Banget, Buat Beli Materai Saja Rp 14,4 Miliar

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, RUU Bea Meterai sebetulnya sudah diajukan pemerintah sejak 2018, namun hari ini baru selesai dibahas dan disetujui parlemen.

“Penyesuaian tarifnya dari Rp 3.000, Rp 6.000 menjadi Rp 10.000 single tarif, itu selama 34 tahun tidak pernah ada penyesuaian. Jadi ini kami melakukan penyesuaian. Namun kami juga tahu bahwa untuk usaha masyarakat yang dalam situasi wabah ini, pemberlakuannya baru 1 Januari 2021,” ujar Menkeu Sri Mulyani dalam Raker RUU Bea Meterai dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (3/9/2020).

Menkeu menambahkan, alasan pemerintah memberlakukan tarif meterai baru di tahun depan karena situasi sekarang yang masih terdampak pandemi. Dengan bayangan, tahun depan sudah mulai pulih, sehingga tarif Rp 10.000 dinilai cukup relevan.

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat soal aturan bea meterai yang baru.

“Kami juga persiapan peraturan perundang-undangannya untuk peraturan pemerintah (PP) dan sosialisasi dari berbagai hal yang menyangkut UU ini masih perlu dilakukan. dan kami gunakan waktu ini,” ujar menteri yang akrab disapa Ani ini.(kontan/yusuf imam santoso)

Editor: Adityas Annas Azhari
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved