Breaking News:

Menaker Pastikan Perlindungan Hak Pekerja Jadi Pertimbangan Penting dalam RUU Cipta Kerja

Pertama, dalam mendukung ekosistem investasi, tidak hanya fokus pada penguatan perlindungan tenaga kerja dan peningkatan peran tenaga kerja, tapi juga

DOKUMENTASI
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, saat berdialog dengan perwakilan Serikat Pekerja atau Serikat Buruh setelah mengunjungi BBPLK Bandung di Bandung, Rabu (11/3/2020) petang. 

Laporan wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah, mengatakan, RUU Cipta Kerja telah melalui proses pembahasan secara tripartit, yakni antara pemerintah dengan unsur serikat pekerja dan unsur pengusaha. Prosesnya akan segera dibahas kembali di DPR RI.

Dari hasil pembahasan secara tripartit, katanya, dihasilkan beberapa pokok materi-materi yang ada di klaster ketenagakerjaan. Pertama, dalam mendukung ekosistem investasi, tidak hanya fokus pada penguatan perlindungan tenaga kerja dan peningkatan peran tenaga kerja, tapi juga perlu memperhatikan kesejahteraan pekerja/buruh.

“Kemudian kewajiban memiliki RPTKA (rencana penggunaan tenaga kerja asing) yang telah disahkan oleh pemerintah pusat bagi pemberi kerja yang mempekerjakan TKA,” katanya di Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Minggu (9/8/2020).

Syarat-syarat perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), tetap diatur dan disesuaikan dengan kebutuhan serta perkembangan dinamika ketenagakerjaan saat ini dan di masa mendatang.

Ia menambahkan, hal yang disetujui adalah poin dalam alih daya atau outsourcing, perlindungan hak-hak pekerja atau buruh alih daya atau outsourcing adalah yang terpenting. Dibahas juga tentang pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat yang harus tetap mempertimbangkan keselamatan dan kesehatan kerja serta peningkatan produktivitas kerja.

“Formula upah minimum tidak hanya memuat variabel pertumbuhan ekonomi, tetapi juga inflasi, dan pertimbangan pentingnya produktivitas tenaga kerja. Perlu pertimbangan lebih cermat mengenai rumusan atau dasar perhitungan kompensasi PHK,” katanya.

Ia menambahkan, dibahas juga mengenai perlindungan dalam bentuk penambahan program jaminan sosial yang baru berupa jaminan kehilangan pekerjaan, dapat diterima sepanjang tidak menambah beban pengusaha dan pekerja.

“Mengingat pentingnya pembahasan RUU Cipta Kerja untuk penguatan ekosistem ketenagakerjaan dalam menghadapi tantangan-tantangan ketenagakerjaan yang ada saat ini dan di masa yang akan datang, kami mengharapkan kolaborasi dan sinergi dari rekan-rekan di disnaker daerah,” ujar Ida.

Menurutnya, pandemi Covid-19 juga menyebabkan tantangan pembangunan ketenagakerjaan menjadi lebih kompleks. Dampak perekonomian yang disebabkan oleh pandemi pada akhirnya juga berdampak kepada para pekerja di Jabar.

Data pekerja terdampak imbas Covid-19 yang dihimpun Kemnaker hingga 31 Juli 2020 menunjukkan secara total baik pekerja formal maupun informal di Provinsi Jabar mencapai lebih dari 342 ribu orang, ini merupakan data yang sudah di-cleansing dengan BPJS sehingga tercatat by name by address.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Febuari 2020, Provinsi Jabar tercatat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk usia kerja dan angkatan kerja terbesar di Indonesia. Jumlah penduduk usia kerja mencapai 36,8 juta orang dan angkatan kerja mencapai 24,3 juta orang.

Perkuat Dialog
MENAKER juga menekankan kepada disnaker di daerah untuk selalu mengedepankan kekuatan dialog dalam menampung aspirasi stakeholders, memberikan pemahaman yang positif kepada mereka mengenai RUU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan, penguatan koordinasi pusat dan daerah. Hal ini untuk mengatasi permasalahan yang akan timbul saat pembahasan klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja dalam Panja DPR RI maupun sesudahnya.

“Kemudian berkoordinasi dengan institusi yang terkait di daerah masing-masing, mendukung dan berkontribusi dalam aktivitas komunikasi publik terkait dengan RUU CK Klaster Ketenagakerjaan,” ucap Ida.

“Saya juga ingin mengingatkan kepada jajaran disnaker daerah untuk terus meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada perusahaan dan masyarakat khususnya pekerja dalam hal penerapan kesehatan dan keselamatan kerja (K3), terutama dalam hal penerapan protokol kesehatan di tempat kerja. Hal ini sangat penting dilakukan pada masa adaptasi kebiasaan baru ini, agar keberlangsungan usaha bisa berjalan, pekerja dan masyarakat tetap terlindungi, produktivitas meningkat, dan pada akhirnya kita semua bisa bangkit kembali dari pandemi,” ujar Menaker. (*)

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Darajat Arianto
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved