Gedung Sate, Saksi Bisu Rencana Pemindahan Instansi Pemerintahan Hindia Belanda

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kurator Museum Gedung Sate, Ridwan Hutagalung, mengatakan Gedung Sate adalah salah satu gedung yang rencananya akan menjadi bagian dari sebuah kawasan pusat instansi pemerintahan Hindia Belanda. Gedung Sate sendiri awalnya merupakan Kantor Departemen Pekerjaan Umum.

Rencana awalnya, Gedung Sate menjadi gedung pemerintahan paling selatan dalam kompleks yang memanjang sampai utara di Sekeloa. Gedung Departemen Pendidikan dan Pengajaran dulunya direncanakan didirikan di kawasan yang sekarang menjadi Kantor Geologi, sedangkan kawasan yang kini menjadi hotel tadinya akan menjadi lokasi Kantor Departemen Kehakiman.

Memanjang dari Gasibu sampai Monumen Juang adalah taman, yang dikelilingi juga oleh deretan Kantor Departemen Dalam Negeri, Keuangan, dan Perekonomian. Kemudian di sekitar kawasan yang kini menjadi Monumen Juang Rakyat Jabar tadinya untuk Gedung Dewan Rakyat, Mahkamah Agung, Pemerintahan Pusat, dan Sekretariat Umum.

Ridwan mengatakan namun demikian, kompleks kantor ini bukanlah untuk Kantor Gubernur Jenderal Hindia Belanda, melainkan untuk kantor pusat instansi-instansi pemerintahan atau gouvernements bedrijven. Dengan demikian, bukan berarti memindahkan Ibukota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung.

• 27 Juli 2020 Gedung Sate Genap Berusia 100 Tahun, Ini Sejarah Pembangunan dan Atapnya yang Ikonik

Kebutuhan untuk memindahkan ibukota Hindia Belanda dari Batavia, katanya, memang sudah berlangsung cukup lama. Berdasarkan catatan pada 1733 sudah diketahui betapa tidak sehatnya kawasan Batavia sebagai ruang hunian karena tingkat kematiannya yang tinggi dan tata kota yang kurang baik.

Perencanaan Kota Batavia, katanya, dikatakan tidak dikerjakan dengan matang, air di kanal-kanal tidak mengalir, kawasan kota yang langsung berhadapan dengan laut selalu tergenang saat laut pasang dan ketika surut meninggalkan lumpur tebal, sampah kota berserakan, serta bangkai-bangkai binatang laut di sana-sini. Penyebab kematian utama warganya adalah penyakit-penyakit disentri, malaria, dan tifus.

Sementara itu, HF Tillema, seorang penilik kesehatan yang bertugas membuat sebuah studi kelayakan tentang pilihan kota ideal di Jawa yang memenuhi persyaratan untuk lokasi sekolah tinggi teknik, mencatat tentang keadaan kota-kota pantai utara di Jawa yang kurang sehat, panas, pengap, dan tidak nyaman untuk dijadikan pusat pemerintahan ataupun perkantoran.

Sebagai bentuk kongkritnya, Tillema mengusulkan kepada Gubernur Jenderal JP van Limburg Stirum (1916-1921) agar ibu kota Hindia Belanda dipindahkan dari Batavia ke kota pegunungan yang lingkungan alamnya lebih sehat, yaitu Bandung. Namun, usulan Tillema tidak segera mendapatkan tanggapan.

Reaksi nyata baru muncul setelah ada pernyataan dari Prof J Klopper, Rector-Magnificus Technische Hoogeschool, yang mendukung ide pemindahan ibu kota Hindia Belanda ke Bandung. Limburg Stirum pun akhirnya menyetujui usulan ini.

"Walaupun pemindahan ibu kota Hindia Belanda ke Bandung ini tidak pernah diputuskan secara resmi, namun prosesnya tetap berjalan. Beberapa kantor swasta seperti Insulinde Oliefabriek atau Baldwin Locomotive Works bahkan segera memindahkan kantor pusatnya ke Bandung. Jadi, bukan untuk kantor gubernur jenderal, melainkan untuk kantor pusat instansi-instansi pemerintahan," kata Ridwan di Gedung Sate, Minggu (26/7).

Pada 1924, dua bangunan utama Kompleks Pusat Instansi Pemerintahan (Gouvernements Bedrijven) selesai dibangun, yakni Gedung Sate yang yang berfungsi sebagai Kantor Jawatan Pekerjaan Umum dan Pengairan (Departement van Verkeer en Waterstaat) serta Kantor Pusat Pos Telegraf dan Telepon (Hoofdbureau Post Telegraaf en Telefoondienst).

Gedung ini juga memuat Perpustakaan Pusat atau Centrale Bibliotheek yang merupakan gabungan koleksi buku-buku dari tujuh jawatan. Laboratorium Geologi menempati sebagian ruangan Gedung Sate sampai memiliki gedung sendiri di Wilhelmina Boulevard (Jalan Diponegoro) pada tahun 1928.

Namun sayangnya, pembangunan kompleks ini tidak berlanjut karena Indonesia kemudian diduduki Jepang. Pada 1942 saat Pendudukan Jepang, Gedung Sate diduduki oleh tentara Jepang dan dijadikan Pusat Pemerintahan atau Shucho Wilayah Jawa Barat dan sebagai kedudukan Komandan Militer Daerah.

Kantor Pusat Departemen Pekerjaan Umum dan Pengairan masih difungsikan dalam bidang yang sama, namun dengan nama Kotubu Sunsitsu yang dalam Bahasa Indonesia berarti Pekerdjaan Oemoem. Sejak saat itu istilah Pekerjaan Umum menjadi lazim digunakan.