Tahun Ajaran Baru, 104 Daerah Zona Hijau Belajar Tatap Muka, Tapi Nadiem Makarim Berikan Syarat Ini
Pembukaan tahun ajaran baru, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud), Nadiem Makarim tegaskan hanya daerah zona hijau boleh belajar tatap muka
Penulis: Hilda Rubiah | Editor: Dedy Herdiana
lihat foto
Lanjut Nadiem menjelaskan, saat ini, Kemendikbud sedang melakukan monitoring untuk memeriksa kesiapan beberapa wilayah zona hijau yang akan menerapkan pembelajaran tatap muka kembali.
“Jadi harapan kami adalah pemda dan kepala dinas itu bisa benar-benar mendukung proses ini, dan tentunya Kemendikbud di sini siap mendukung dan salah satu caranya adalah tentunya sumber dayanya kita jadikan fleksibel," tutur Mendikbud.
Demikian, untuk mendukung kesiapan tersebut, Nadiem mengatakan Kemendikbud telah merelaksasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Yakni mendukung sekolah menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan.
"BOS yang sudah sampai ke rekening sekolah itu boleh digunakan secara fleksibel untuk persiapan protokol kesehatan ini.
Ini benar-benar kita berikan kebebasan anggaran bagi kepala sekolah,” ungkapnya.
Evaluasi Pembelajaran Jarak Jauh di Masa Pandemi
Menurut Mendikbud, pandemi Covid-19 membuat pembelajaran yang sedianya dilakukan secara tatap muka beralih menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ), baik secara dalam jaringan (daring) maupun luar jaringan (luring).
Adapun mengenai efektivitas pelaksanaan PJJ selama masa pandemi, diakui Mendikbud sangat variatif.
Terdapat beberapa daerah yang dinilai cukup efektif, tetapi tidak sedikit pula yang dinilai tidak cukup efektif.
Beberapa kendala dan tantangan yang ditemukan antara lain akses internet yang di beberapa daerah memang sangat sulit, terutama di daerah terluar, dan tertinggal.
Kemudian, lanjut Mendikbud itu menjelaskan, belum lagi dana untuk membeli kuota internet.
"Hal inilah yang membuat Kemendikbud mengizinkan penggunaan Dana BOS untuk pembelian kuota internet bagi siswa dan guru," ujar Nadiem.
Kemudian yang ketiga adalah waktu adaptasi terhadap program PJJ masih sangat kecil sehingga banyak sekali yang terjadi adalah pemberian tugas-tugas kepada siswa yang yang berlipat ganda sehingga memberatkan siswa.
"Kemendikbud maupun siapapun di sistem ini sebenarnya tidak mau (dipaksa) melakukan pembelajaran jarak jauh.
