Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Jabar Hampir Setengah Juta tapi Daya Tampung Sekolah Cuma 150 Ribu

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Orangtua yang anaknya gagal lolos masuk sejumlah SMA negeri di Kota Bandung berkeluh kesah ke panitia penerimaan peserta didik baru (PPDB) Jabar di Kantor Disdik Jabar, Jalan dr Radjiman, Bandung, Selasa (23/6/2020).

Mereka yang berkeluh kesah ini merupakan orangtua siswa dari jalur afirmasi yang gagal masuk. Jalur afirmasi merupakan jalur PPDB yang disediakan untuk siswa yang menerima program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat maupun daerah.

Jalur afirmasi juga mengakomodir siswa dari keluarga ekonomi tidak mampu (KETM).

Indikatornya, mereka terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Meski terdata di DTKS, mereka justri tidak lolos.

Salah satunya Agus Salim (48), warga Kelurahan Pasirlayung Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung. Ia memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia‎ Pintar (KIP) sebagai tanda dia terdaftar di DTKS. Ia mendaftarkan anaknya ke SMA 10 Bandung di Jalan Cikutra, berada satu kecamatan dengan tempat tinggalnya.

"Tapi anak saya tidak lolos. Padahal saya penerima bantuan pemerintah, masuk jalur afirmasi sesuai aturan," ujar Agus Salim.

Pekerjaannya pengendara jasa transportasi ojeg. Ia tidak membayangkan jika kelak anaknya masuk sekolah swasta atau masuk SMA negeri tanpa jalur afirmasi kemudian harus membayar SPP perbulan yang nilainya lebih dari Rp 300 ribu.

"Dengan kondisi saya seperti ini, berat jika harus keluar biaya per bulan untuk sekolah, untuk SPP bulanan. Makanya saya datang kesini untuk mencari kejelasan, kenapa saya yang sesuai kategori afirmasi tapi tidak masuk," katanya.

Di lain tempat, ada Rahmat Kusuma (50) warga Kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Antapani Kota Bandung.

Ia juga masuk DTKS, anaknya masuk lewat afirmasi ke SMA 23 Bandung yang berada satu kecamatan. Namun tidak lolos.

"Saya penerima bantuan pemerintah, anak saya daftar lewat jalur afirmasi ke SMA 23 tapi tidak masuk."

"Katanya nanti daftar lagi tahap 2 lewat jalur zonasi. Tapi saya ragu, kalau zonasi, nanti harus bayar SPP," ucapnya saat dihubungi via ponselnya.

Sehari-hari, ia bekerja sebagai sopir angkot. Selama ini, terbantu dengan bantuan pemerintah lewat KIP dan KIS.

Setidaknya, kebutuhan dasarnya seperti makan sehari-hari bisa terbantu.

"Kalau anak sekolah harus bayar SPP yang ratusan ribu saya berat," katanya.

Hal senada dikatakan Dadang (49) warga Padasuka Kecamatan Cibeuny‎ing Kaler. Ia juga terdaftar di DTKS.

Anaknya hendak masuk SMA Negeri 10. Namun tidak lolos.

"Saya diarahkan untuk ikut PPDB tahap II via jalur zonasi. Harapannya masuk negeri supaya tidak terbebani uang SPP," katanya.

Belum lama ini, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengumumkan ‎ bahwa siswa di SMA, SMK dan SLB negeri akan digratiskan dari bayar SPP.
‎
Sekretaris II PPDB Jabar Edy Purwanto menerangkan, soal keluhan orangtua siswa penerima DTKS namun gagal lolos via jalur afirmasi, di Permendikbud soal PPDB 2020 sudah dijelaskan bahwa jika tidak diterima via jalur afirmasi, maka bisa masuk tahap 2 via zonasi.

Ia meminta data dari para orangtua yang gagal lolos masuk SMA yang dituju.

Kemudian, perlu survey terhadap para orangtua siswa tersebut karena tidak jarang, pendaftar dari afirmasi ini justru datang dari keluarga mampu.

Panitia PPDB Jabar ini ingin memastikan bahwa peserta jalur afirmasi ini harus benar-benar miskin.

"‎Perlu survey dan perlu dipastikan datanya bagaimana. Ia menyarankan agar orangtua siswa dari jalur afirmasi untuk mencoba mendaftar kembali pada PPDB tahap II menggunakan jalur zonasi," ujarnya.

Sekretaris II PPDB Jabar, Dian Penisiani menyinggung soal ketidakmungkinan semua keluarga tidak mampu di Jabar masuk SMA negeri via jalur afirmasi atau KETM.

Ia menyebut data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Jabar atau data keluarga tidak mampu mencapai 445,339 orang.

"Sedangkan daya tampung sekolah hanya 149,977 orang. Kalau semua yang merasa masuk afirmasi KETM ingin diakomodir, jumlahnya tidak sebanding. Harus ada seleksi. Seleksinya tidak cukup dengan ada kriteria ekonomi tidak mampu saja, tapi dari dinas sosial. Itu bukan data dari kami," kata Dian.

‎Sehingga, dengan fakta yang diklaim Dian itu, ia meminta warga untuk maklum. Ia menyebut, saat ini di Jabar ada 507 SMA negeri.

Untuk Kota Bandung saja, SMP ada 64 sekolah dan SMA ada 27.

Sehingga, jika gagal masuk sekolah negeri, menurutnya masih ada sekolah swasta yang menampung. Apalagi, klaim Dian, sekolah swasta juga memberikan SPP gratis.

"Bagaimana bisa menampung semua tapi terima konsekuensi. Jadi, mohon dimaklumi jika ada warga miskin yang tidak keterima. Kalau tidak pakai jalur afirmasi, masih ada jalur zonasi di tahap II. Syaratnya harus lengkap, titik kordinatnya harus sama," kata Dian.