Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Jabar Hampir Setengah Juta tapi Daya Tampung Sekolah Cuma 150 Ribu

"Kalau anak sekolah harus bayar SPP yang ratusan ribu saya berat," katanya.

Hal senada dikatakan Dadang (49) warga Padasuka Kecamatan Cibeuny‎ing Kaler. Ia juga terdaftar di DTKS.

Anaknya hendak masuk SMA Negeri 10. Namun tidak lolos.

"Saya diarahkan untuk ikut PPDB tahap II via jalur zonasi. Harapannya masuk negeri supaya tidak terbebani uang SPP," katanya.

Belum lama ini, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengumumkan ‎ bahwa siswa di SMA, SMK dan SLB negeri akan digratiskan dari bayar SPP.
‎
Sekretaris II PPDB Jabar Edy Purwanto menerangkan, soal keluhan orangtua siswa penerima DTKS namun gagal lolos via jalur afirmasi, di Permendikbud soal PPDB 2020 sudah dijelaskan bahwa jika tidak diterima via jalur afirmasi, maka bisa masuk tahap 2 via zonasi.

Ia meminta data dari para orangtua yang gagal lolos masuk SMA yang dituju.

Kemudian, perlu survey terhadap para orangtua siswa tersebut karena tidak jarang, pendaftar dari afirmasi ini justru datang dari keluarga mampu.

Panitia PPDB Jabar ini ingin memastikan bahwa peserta jalur afirmasi ini harus benar-benar miskin.

"‎Perlu survey dan perlu dipastikan datanya bagaimana. Ia menyarankan agar orangtua siswa dari jalur afirmasi untuk mencoba mendaftar kembali pada PPDB tahap II menggunakan jalur zonasi," ujarnya.

Sekretaris II PPDB Jabar, Dian Penisiani menyinggung soal ketidakmungkinan semua keluarga tidak mampu di Jabar masuk SMA negeri via jalur afirmasi atau KETM.

Ia menyebut data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Jabar atau data keluarga tidak mampu mencapai 445,339 orang.

"Sedangkan daya tampung sekolah hanya 149,977 orang. Kalau semua yang merasa masuk afirmasi KETM ingin diakomodir, jumlahnya tidak sebanding. Harus ada seleksi. Seleksinya tidak cukup dengan ada kriteria ekonomi tidak mampu saja, tapi dari dinas sosial. Itu bukan data dari kami," kata Dian.

‎Sehingga, dengan fakta yang diklaim Dian itu, ia meminta warga untuk maklum. Ia menyebut, saat ini di Jabar ada 507 SMA negeri.

Untuk Kota Bandung saja, SMP ada 64 sekolah dan SMA ada 27.

Sehingga, jika gagal masuk sekolah negeri, menurutnya masih ada sekolah swasta yang menampung. Apalagi, klaim Dian, sekolah swasta juga memberikan SPP gratis.

"Bagaimana bisa menampung semua tapi terima konsekuensi. Jadi, mohon dimaklumi jika ada warga miskin yang tidak keterima. Kalau tidak pakai jalur afirmasi, masih ada jalur zonasi di tahap II. Syaratnya harus lengkap, titik kordinatnya harus sama," kata Dian.