Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Jabar Hampir Setengah Juta tapi Daya Tampung Sekolah Cuma 150 Ribu
Ia menyebut data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Jabar atau data keluarga tidak mampu mencapai 445,339 orang.
Penulis: Mega Nugraha | Editor: Ravianto
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Orangtua yang anaknya gagal lolos masuk sejumlah SMA negeri di Kota Bandung berkeluh kesah ke panitia penerimaan peserta didik baru (PPDB) Jabar di Kantor Disdik Jabar, Jalan dr Radjiman, Bandung, Selasa (23/6/2020).
Mereka yang berkeluh kesah ini merupakan orangtua siswa dari jalur afirmasi yang gagal masuk. Jalur afirmasi merupakan jalur PPDB yang disediakan untuk siswa yang menerima program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat maupun daerah.
Jalur afirmasi juga mengakomodir siswa dari keluarga ekonomi tidak mampu (KETM).
Indikatornya, mereka terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Meski terdata di DTKS, mereka justri tidak lolos.
Salah satunya Agus Salim (48), warga Kelurahan Pasirlayung Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung. Ia memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai tanda dia terdaftar di DTKS. Ia mendaftarkan anaknya ke SMA 10 Bandung di Jalan Cikutra, berada satu kecamatan dengan tempat tinggalnya.
"Tapi anak saya tidak lolos. Padahal saya penerima bantuan pemerintah, masuk jalur afirmasi sesuai aturan," ujar Agus Salim.
Pekerjaannya pengendara jasa transportasi ojeg. Ia tidak membayangkan jika kelak anaknya masuk sekolah swasta atau masuk SMA negeri tanpa jalur afirmasi kemudian harus membayar SPP perbulan yang nilainya lebih dari Rp 300 ribu.
"Dengan kondisi saya seperti ini, berat jika harus keluar biaya per bulan untuk sekolah, untuk SPP bulanan. Makanya saya datang kesini untuk mencari kejelasan, kenapa saya yang sesuai kategori afirmasi tapi tidak masuk," katanya.
Di lain tempat, ada Rahmat Kusuma (50) warga Kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Antapani Kota Bandung.
Ia juga masuk DTKS, anaknya masuk lewat afirmasi ke SMA 23 Bandung yang berada satu kecamatan. Namun tidak lolos.
"Saya penerima bantuan pemerintah, anak saya daftar lewat jalur afirmasi ke SMA 23 tapi tidak masuk."
"Katanya nanti daftar lagi tahap 2 lewat jalur zonasi. Tapi saya ragu, kalau zonasi, nanti harus bayar SPP," ucapnya saat dihubungi via ponselnya.
Sehari-hari, ia bekerja sebagai sopir angkot. Selama ini, terbantu dengan bantuan pemerintah lewat KIP dan KIS.
Setidaknya, kebutuhan dasarnya seperti makan sehari-hari bisa terbantu.
