Pilkada Cianjur 2020, Warga yang KTP-nya Dicomot Harus Protes, Verifikasi Calon Independen Bergulir

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferri Amiril Mukminin

TRIBUNJABAR.ID, CIANJUR - Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jabar Zaki Hilmi mengatakan, warga bisa protes jika KTP-nya dicomot untuk dukungan calon independen dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Cianjur 2020.

Ia mengatakan, menjelang verifikasi faktual calon perseorangan muncul peraturan baru nonor 0315 yang pada intinya pengawas pemilu panwascam, PKD, petugas verifikator, serta jajaran KPU benar-benar melakukan verifikasi yang bisa dipertanggungjawabkan untuk memastikan bahwa sejumlah dukungan yang lolos verifikasi administrasi benar-benar faktual.

"Pertama di tahapan lanjutan semua pelaksanaan prosedur dalam pelaksanaan pilkada merujuk pada perpu 02 tahun 2020 bahwa pilkada tetap dilaksanakan dengan protokol covid-19, hal yang pertama kami lakukan aktivasi semua jajaran penyelenggaran adhoc, dan pengawasan proses verifikasi pemenuhan syarat dukungan calon perseorangan," ujar Zaki saat berkunjung ke Bawaslu Cianjur, Selasa (16/6/2020).

• Polda Jabar Bagikan Ribuan Paket Sembako kepada Para Nelayan di Kabupaten Sukabumi

Ia mengatakan, pada intinya di tengah Pandemi keberlangsungan pilkada harus dijalankan dan tetap berkualitas, mengacu pada aturan metode 0315 istilah baru ada audit verifikator, pada intinya pengawas pemilu akan mengecek yang kedua membuka ruang publik untuk menyampaikan aduan.

"KTP yang muncul dalam data dukungan tapi tak memberikan dukungan bisa menyampaikan ke jajaran Bawaslu sampai panwascam nanti akan keluar rekomendasi koreksi," katanya.

Ia mengatakan, hal tersebut merupakan langkah Bawaslu dalam memberikan electoral justice kepada warga yang merasa dirugikan dalam proses tahapan, manakala ada yang tak sesuai maka harus dikoreksi.

• Lima Pasien Positif Covid-19 di Garut Sembuh, Bupati Langsung Melepas ke Rumah Masing-masing