Breaking News:

OPINI

Pemberantasan Korupsi Normal Baru

Tindakan korupsi yaitu menempatkan kepentingan diri sendiri di atas kepentingan yang lain, tentunya hal ini tidak sesuai dengan Pancasila

Istimewa
Musa Darwin Pane. Ahli Hukum FH UNIKOM & Anggota Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI). 

Oleh Musa Darwin Pane

Ahli Hukum FH UNIKOM & Anggota Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI)

Berbicara mengenai korupsi ibarat membahas sebuah penyakit dalam tubuh manusia yang sangat kompleks. Terutama dalam masa pandemi covid 19 dan penerapan new normal yang mempengaruhi semua bidang kehidupan.

Implementasi new normal diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi. Apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, konsep new normal ini seharusnya dapat melahirkan kesadaran budaya hukum yang baik.

Merujuk pada teori Travis Hirsci yaitu teori kontrol sosial yang melibatkan kepatuhan masyarakat, karena efektivitas tingkat kepatuhan.

Kedisiplinan perilaku tersebut juga sangat dipengaruhi dari aspek lingkungan dimulai dari aspek lingkungan terkecil dalam keluarga seterusnya secara berjenjang sampai pemerintahan daerah dan sikap pemerintahan tingkat nasional. Korupsi merupakan penyakit yang kronis, dimana penangananya harus efektif.

NOVEL BASWEDAN Tanya Langsung Presiden Jokowi: Apakah Seperti Ini Penegakan Hukum atau Ada Rekayasa?

Artinya mengatasi masalah tanpa masalah, dalam hal ini upaya pemberantasan (pencegahan dan penindakan) tindak pidana korupsi memerlukan sebuah konsep, dimana konsep tersebut harus konsisten, bersinergi dan berkelajutan. Pencegahan tindak pidana korupsi memerlukan sinergi antara strategi pencegahan dan penindakan.

Mengingat bahwa kejahatan bisa terjadi bukan saja karena ada niat si pelaku, tapi kejahatan juga bisa terjadi karena ada kesempatan.

Oleh karenanya semua pihak mulai dari lingkungan keluarga, misalnya peran orang tua dalam mendidik anak agar memiliki budi pekerti yang baik seperti jujur, malu mengambil hak orang lain, peran guru dalam mendidik anak didiknya tidak saja mengajarkan pengetahuan, wawasan ilmu pengetahuan tetapi juga moralitas.

Dalam pemerintahan tidak adanya birokrasi yang berbelit-belit sehingga menimbulkan potensi korupsi. Upaya pemanfaatan teknologi yang integratif serta pengawasan yang ketat dan konsisten, bersinergi dan berkelanjutan merupakan salah satu upaya dalam pemberantasan (pencegahan dan penindakan) korupsi.

Halaman
123
Editor: Kisdiantoro
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved