Bantuan Pemprov Hanya Sampai Kantor Desa di Garut, Akibatnya Ada Kerumunan

Paket bantuan Pemprov Jabar bagi masyarakat Kabupaten Garut tak diantarkan petugas pos atau ojek online ke rumah penerima.

Tribun Jabar/M Rizal Jalaludin
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Firman Wijaksana

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - Paket bantuan Pemprov Jabar bagi masyarakat Kabupaten Garut tak diantarkan petugas pos atau ojek online ke rumah penerima. Bantuan tersebut malah dikirim ke kantor desa.

Akibatnya, terjadi kerumunan masyarakat saat akan mengambil bantuan.

Ketua Umum Laskar Garut Mandiri (Lagam), Yudi Setia Kurniawan, mengatakan, pemerintah sudah menganggarkan ongkos kirim sebesar Rp 30 ribu. Namun pihak PT Pos malah mengirim barang langsung ke desa.

"Pantauan kami, banyak paket itu oleh PT Pos hanya dikirimkan ke kantor desa. Bukan langsung ke rumah KPM (keluarga penerima manfaat). Ini jelas sudah melanggar aturan," ujar Yudi, Kamis (21/5/2020).

Dalam aturan social safety net Gubernur Jawa Barat, disebutkan bahwa bantuan harus langsung disampaikan PT Pos kepada KPM. Setiap paket yang diantarkan ke KPM, PT Pos mendapatkan bayaran Rp 30 ribu.

Ternyata Banyak Jompo di Cianjur yang Lolos dari Bantuan Sosial Pemerintah

"Namun jika ternyata oleh PT Pos paket tersebut tidak disampaikan ke KPM, lantas ke mana larinya uang ongkos kirim sebesar Rp 30 ribu per paket tersebut?" katanya.

Di Kabupaten Garut terdapat sekitar 87 ribu KPM yang mendapatkan bantuan dari Pemprov Jabar.

Jika jumlah tersebut dikalikan ongkos kirim sebesar Rp 30 ribu, maka biaya yang diberikan pemerintah kepada PT Pos untuk mengirimkan bantuan mencapai Rp 2,61 miliar.

Polisi Berlakukan Buka-Tutup Akses Jalan Siliwangi Pelabuhanratu, Mobil Tidak Boleh Masuk

"Sangat disayangkan, PT Pos tidak melaksanakan tugas untuk mendistribusikan bantuan dengan baik. Uang ongkos kirim ini dipakai untuk apa? Harus bisa dijelaskan," ucapnya.

Yudi juga menyesalkan, tidak adanya keterlibatan ojek online dan ojek pangkalan dalam sistem pendistribusian bantuan tersebut. Padahal sudah diatur agar ikut membantu perekonomian tukang ojek.

Tidak Ada Tanda-tanda PSBB dan Physical Distancing di Pasar Ciluar, Masyarakat Berjubel

Kepala Kantor Pos Garut, Ade Noval, menyatakan, petugas pos tetap bertugas di kantor desa. Ongkos kirim sebesar Rp 30 ribu dipakai untuk membayar para petugas.

Ezechiel NDouassel Bisa Saja Lewati Capaian Sutiono Lamso Jika Bertahan di Persib

"Selama ini pelaksanaan pendistribusian bansos sampai ke KPM, dan kami diminta dan diperbolehkan bekerja sama dengan ojol, opang, pemerintah daerah setempat dan pihak ketiga lainnya," ucap Ade. (*)

Penulis: Firman Wijaksana
Editor: Sugiri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved