Pilkada 2020 di Jabar Ideal Jadi Percontohan Pemungutan Suara Sistem Elektronik atau E-voting

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemilihan kepala daerah di delapan kabupaten dan kota di Jawa Barat pada 2020 dinilai ideal jika dijadikan percontohan pemungutan suara sistem elektronik atau e-voting. Terlebih, Pemilu 2024 sudah diwacanakan akan dilakukan secara e-voting.

Ketua DPW PKB Jawa Barat, Syaiful Huda, mengatakan Pemilu 2024 sudah diwacanakan digelar dengan sistem e-voting dan penyelenggaraannya kian dekat. Sehingga, ujarnya, dibutuhkan percontohan pelaksanaan pemungutan suara secara elektronik tersebut.

"Kita tidak ada waktu lagi ya, harus ada percontohan pelaksanaan e-voting. Makanya kami mendorong agar pilkada serentak 2020 di Jawa Barat untuk menggunakan e-voting," kata Huda yang juga merupakan Ketua Komisi X DPR RI tersebut melalui ponsel, Rabu (20/5/2020).

• Kabar Baru Habib Bahar bin Smith yang Ditangkap Brimob Bersenjata Lengkap, Tempati Sel Pengasingan

DPW PKB Jawa Barat, katanya, juga mendorong KPU menjadikan pilkada serentak 2020 di Jawa Barat sebagai percontohan e-voting. Terlebih, pembahasan untuk menggelar e-voting ini sudah banyak dilakukan.

Di Jawa Barat sendiri akan ada delapan kabupaten dan kota yang akan melaksanakan pilkada tahun ini, yakni Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung, Kota Depok, Kabupaten Karawang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Pangandaran.

Dengan infrastruktur yang dimiliki, tuturnya, Jawa Barat dinilai mampu menggelar e-voting dalam Pilkada 2020 yang rencananya akan digelar 9 Desember 2020.

• Penentuan 1 Syawal 1441 Idul Fitri, Kemenag Sudah Jadwalkan Sidang Isbat dan Tempat Pengamatan Hilal

E-voting, kata Huda, memiliki keunggulan dari sisi biaya yang murah dan efektivitas karena pihak penyelenggara tidak harus melakukan pengadaan barang berupa logistik.

Selain itu, hasil pemungutan juga akan lebih cepat diketahui karena menggunakan sistem online. Namun yang menjadi tantangan untuk menggelar e-voting adalah political will dari pemangku kebijakan.

"Biaya akan lebih murah, karena tidak harus membeli bilik suara dan surat suara. Memang agak berat, tapi kalau semua pihak komitmen, pasti bisa," tuturnya. 

Sebelumnya pada akhir 2019, KPU RI berencana menerapkan rekapitulasi berbasis elektronik (e-rekap) untuk menghitung suara hasil pemilu.

Jika sebelumnya penghitungan suara dilakukan secara berjenjang dan memakan waktu berhari-hari, nantinya hasil penghitungan suara secara sah dapat diperoleh dalam sehari.

Ketua KPU RI Arief Budiman dalam kunjungannya ke ITB saat itu mengatakan pada sejumlah pemilu sebelumnya KPU RI sudah berpengalaman dan sukses dalam memanfaatkan kemajuan teknologi, baik dalam bentuk Sistem Informasi Penghitungan (Situng), Sistem Informasi Pencalonan (Silon), Sistem Informasi Partai Politik (Sipoi) atau Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).

Semuanya terbukti bahwa teknologi informasi cukup membantu penyelenggara, peserta, maupun masyarakat memperoleh informasi kepemiluan yang cepat dan akurat.

Hanya saja, bantuan teknologi informasi tersebut selama ini baru sebatas bantuan data. Sedangkan penghitungan suara sah tetap melalui rapat pleno berjenjang dari TPS, KPPS, kabupaten kota, provinsi, sampai tingkat pusat.

Rentang panjang proses rekapitulasi secara berjenjang yang memakan waktu, katanya, nantinya bisa dikurangi secara signifikan melalui adanya e-rekap ini sehingga masyarakat dapat dengan cepat mengetahui hasil pemungutan suara tanpa harus menunggu rekap berjenjang tersebut.(Sam)