Wali Kota Cimahi Akui Masih Ada Penerima Bantuan Tidak Tepat Sasaran

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI - Wali Kota Cimahi Ajay M Priatna mengakui pendataan masyarakat penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) Kementerian Sosial RI Tahun 2020 sebesar Rp 600 ribu masih ada yang salah sasaran.

Menurut Ajay, data masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan itu diajukan oleh unsur kewilayahan seperti pengurus RT dan RW yang mengetahui kondisi di lingkungannya masing-masing.

"Tapi faktanya memang masih ada yang tidak tepat berhak atau tidak terdaftar tapi menerima bantuan. Mungkin ada kesalahan pendataan," ujar Ajay meninjau penyaluran BST di Kantor PT Pos Persero, Jalan Gatot Subroto, Kota Cimahi, Minggu (10/5/2020).

Menurutnya, dari sekian ribu penerima bantuan pasti ada satu atau dua yang tidak tepat. Namun, data tersebut masib bisa diperbaiki untuk penyaluran pada bulan selanjutnya.

• Ini Misi Pemuda tanpa Kedua Kaki, Jauh-jauh dari Tasikmalaya Jualan Makanan Ringan di Bandung

Ajay juga mengklaim telah meminta unsur terkait melakukan verifikasi-validasi data sebelum diajukan untuk penerima pada bulan selanjutnya dan untuk penerima bantuan dari Pemkot Cimahi.

"Salah satu yang saya perintahkan itu bahwa lurah harus melihat ke bawah. Tapi perlu percepatan karena kalau lambat bisa tidak terbagikan," katanya.

Pihaknya memastikan setelah data diperbaiki mereka yang tidak layak menerima tidak akan dapat bantuan lagi karena datanya benar-benar valid.

Disinggung soal penyaluran bantuan dari Pemkot Cimahi terutama bagi masyarakat terdampak Covud-19, ia memprediksi bisa tersalurkan pekan depan.

Sesuai catatan, penerima bantuan dari APBD Kota Cimahi sekitar 20.000 orang, namun bantuan yang disiapkan untuk 34.000 orang ditambah cadangan.

"Saya minta RT-RW catat warga yang belum kebagian bantuan apapun nanti diberi dari Pemkot Cimahi. Semua warga yang terdampak Covid-19 pasti kebagian," ucap Ajay.

• Setelah Di-Bully di Rutan Polisi, Ferdian Paleka cs Bakal Ajukan Penangguhan Penahanan

Sebelumnya, Menteri Sosial Juliari P. Batubara mengakui hingga saat ini masih ada penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) yang tidak tepat sasaran kepada warga terdampak Covid-19.

Atas hal tersebut pemerintah daerah diminta agar memperhatikan akurasi data dengan cara terus diperbaharui untuk dimasukan ke data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Menurut Juliari, BST itu disalurkan sesuai data yang diajukan pemerintah daerah karena dari daerah memang yang paling paham situasi dan profil warga yang terdampak Covid-19 tersebut.

"Kita kan juga nerima data dari daerah. Tapi saya kira bisa diperbaiki karena ini kan baru mulai penyalurannya," ujar Juliari ditempat yang sama.