Gelontorkan Berbagai Program Bantuan, Desa dan RW Nilai Pemkab Garut Kurang Sosialisasi

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Firman Wijaksana

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - Berbagai program dari Pemkab Garut untuk memberi bantuan kepada masyarakat dinilai kurang jelas dalam persoalan teknis.

Pihak RW dan desa jadi sasaran karena banyaknya pertanyaan dari masyarakat.

Wakil Ketua BPD Desa Pasawahan, Kecamatan Tarogong Kaler, Sigit Zulmunir, menilai kebijakan Pemkab Garut untuk memberi bantuan sangat tidak jelas.

• Pria di Purwakarta Ditemukan Tewas di Kontrakan, Sempat Keluhkan Sesak Nafas

Selama ini, pemerintah hanya berbicara di media tanpa menjelaskan teknisnya kepada pihak desa.

"Pemerintah jangan hanya pencitraan akan memberikan bantuan. Sementara teknisnya tidak disampaikan. Orang di (kantor) desa jadi pusing karena instruksinya enggak jelas," ucap Sigit, Rabu (8/4/2020).

Berbagai program yang dicanangkan Pemkab Garut di tengah pandemi corona mulai dari dana gotong royong per RW, bantuan bagi ODP, pembagian masker gratis, pembentukan gugus tugas Covid-19 tingkat desa, hingga yang terakhir pelunasan hutang warga yang meminjam ke bank emok.

"Banyak warga yang datang ke desa. Mereka nagih karena tahunya bantuan sudah ada. Tapi sampai sekarang dananya tidak pernah masuk ke kas desa," katanya.

Contoh program yang tak kunjung terealisasi yakni pencarian anggaran dana desa (ADD) tahap dua. Di dalam ADD itu, ada dana gotong royong yang akan dibagikan per RW sebesar Rp 10 juta. Padahal selama ini, ADD itu dipakai untuk gaji dan insentif pegawai desa.

"Terus kalau dipakai dana gotong royong, mau semuanya dibagikan? Di desa saya saja ada 14 RW, jadi total Rp 140 juta. Padahal ADDnya kurang dari Rp 600 juta," ucapnya.

Desa diminta untuk mengawasi setiap pendatang. Namun perlengkapan seperti masker dan hand sanitizer saja sulit didapatkan. Bahkan untuk operasional saja tidak ada.

"Mohon pemerintah jangan bikin kegaduhan baru. Kalau mau kasih bantuan, langsung saja. Jangan ngomong didahulukan, tapi buktinya tidak ada. Apalagi warga tengah panik karena wabah," katanya.

Hal serupa diungkapkan Ketua RW 19, Desa Godog, Kecamatan Karangpawitan, Ridwan Mustopa. Ia mengapresiasi rencana Pemkab Garut untuk mengeluarkan anggaran penanganan Covis-19. Namun sampai kini, tidak ada sosialisasi yang dilakukan.

"Selama ini belum ada pemaparan yang resmi dari pemerintah. Di satu sisi masyarakat sudah banyak yang tahu, bahwa tiap RW akan dapat bantuan untuk Covid-19 Sebesar Rp 10 juta," ujar Ridwan.

Selama ini, warga harus iuran untuk penanganan Covid-19. Ia menyebut, realisasi janji pemerintah itu masih nol besar.

Terkait rencana pemerintah membayar hutang warga ke bank emok, Ridwan juga meminta klasifikasi yang jelas. Jangan sampai pengurus RT dan RW salah dalam memberikan data.

"Pendataannya mesti bagaimana. Nanti malah pengurus yang disalahkan karena tidak tepat dalam mendatanya," ucapnya.

Ia berharap pendataan tersebut tak terburu-buru seperti sebelumnya. Beberapa hari lalu, ia dan para pengurus RT dan RW kewalahan karena diminta mendadak untuk mendata warga.

"Cuma diberi waktu singkat untuk data warga yang terdampak corona. Disertau dengan penghasilan masing-masing sebelum dan sesudah corona. Ini jadi kekhawatiran, karena sebelumnya tidak ada sosialisasi," katanya.