MENTERI JOKOWI ASAL PDIP Usul Napi Koruptor Dibebaskan, Ketua Komisi III DPR Setuju, Apa KPK Setuju?
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, menteri asal PDIP, mengusulkan napi koruptor ikut dibebaskan. Anggota DPR setuju. WP KPK menolak tegas.
lihat foto
Ketua WP KPK Yudi Purnomo meminta pemerintah tidak merevisi PP tersebut karena dapat mengurangi efek jera dan dinilai memanfaatkan pandemi Covid-19 untuk membebaskan koruptor.
• Cerita Keterpurukan Samuel Etoo, Pernah Ditipu Agen Hingga Hampir Bangkrut
"Wacana pembebasan koruptor termasuk dengan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 justru pada saat kondisi krisis epidemi Covid-19 merupakan bentuk untuk meringankan bahkan mereduksi deterrence effect dari pemidanaan terhadap koruptor," kata Yudi dalam siaran pers, Jumat (3/4/2020).
Yudi mengingatkan, penggelontoran dana senilai Rp 405 triliun dalam rangka penanganan Covid-19 ini rawan akan penyelewengan untuk memperoleh keuntungan lewat korupsi.
Selain itu, kata Yudi, korupsi juga telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa.
Salah satu buktinya ialah penempatan tindak pidana korupsi yang setara dengan tindak pidana terorisme dalam PP Nomor 99 Tahun 2012.
"Untuk itu, pesan serius yang memberikan efek deterrence haruslah semakin ditekankan bukan malah dihilangkan," ujar Yudi.
Yudi melanjutkan, wacana revisi PP Nomor 99 Tahun 2012 tersebut merupakan wacana yang sudah berkali-kali digulirkan Yasonna dan mendapat penolakan publik.
Lagipula, menurut Yudi, masih banyak metode lain yang dapat diterapkan untuk menghindari risiko Covid-19 di penjara tanpa harus membebaskan para napi korupsi.
• Situs www.pln.co.id dan WhatsApp PLN Sulit Diakses untuk Dapat Token Gratis? Begini Saran PLN
"Jangan sampai epidemi Covid-19 justru malah menjadi momentum yang dimanfaatkan untuk memuluskan rencana tersebut," kata Yudi.
Usulan Menteri Yasonnal, Menteri Jokowi asal PDIP
Diberitakan sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, menteri dari PDIP, berencana merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Hal itu dikarenakan napi koruptor dan narkotika yang tata laksana pembebasannya diatur lewat PP itu, tidak bisa ikut dibebaskan bersama 30.000 napi lain dalam rangka pencegahan Covid-19 di lembaga pemasyarakatan (lapas).
Lewat revisi itu, Yasonna ingin memberikan asimilasi kepada napi korupsi berusia di atas 60 tahun dan telah menjalani 2/3 masa pidana yang jumlahnya sebanyak 300 orang.
"Karena ada beberapa jenis pidana yang tidak bisa kami terobos karena Peraturan Pemerintah Nomor 99/2012," kata Yasonna dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR yang digelar virtual, Rabu (1/4/2020).
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ketua Komisi III Setuju Napi Koruptor Dibebaskan, asalkan...", https://nasional.kompas.com/read/2020/04/03/09060231/ketua-komisi-iii-setuju-napi-koruptor-dibebaskan-asalkan.
Penulis : Haryanti Puspa Sari
