Viral di Media Sosial
Inilah Sosok Kepala Desa di Wonosobo yang Sumbangkan Gajinya untuk Penanganan Virus Corona
Merebaknya virus corona di Indonesia membuat beberapa pihak melakukan penggalangan dana untuk membantu penanganan Covid-19.
lihat foto
Selain itu, imbuh Badarudin, ia juga mengajak rekan-rekan perangkat desa, kades, PNS, DPR, DPRD dan semua yang mendapat gaji dari negara, untuk ikut serta menyumbangkan gaji mereka masing-masing.
Melemahnya ekonomi
Ia mengatakan, apabila seluruh perangkat desa, kades, PNS, DPR, DPRD dan semua yang mendapat gaji dari negara bisa menyumbangkan gajinya meski hanya beberapa persen, maka akan terkumpul jumlah yang tidak sedikit.
Apa yang terjadi saat ini, imbuhnya merupakan ancaman kemanusiaan, dan dapat berdampak luas pada melemahnya perekonomian.
"Bukan masalah besar kecil gaji yang disumbangkan, namun untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat luas," lanjut dia.
Nantinya, gaji yang ia sumbangkan ditujukan untuk membentuk tim pencegahan khusus di wilayahnya.
Dana tersebut akan digunakan untuk pengadaan hand sanitizer, penyemprotan disinfektan, dan sosialisasi kepada warga terkait antisipasi virus corona.
Ketika disinggung apakah keluarganya mengetahui bahwa dirinya menyumbangkan satu bulan gajinya tersebut, ia menjawab dengan terbuka.
"Mereka (keluarga) sangat men-support dan mengizinkan. Tidak ada niatan mencari sensasi, hanya tergugah untuk kemanusiaan dan bela negara," imbuhnya.
Dedi Mulyadi Setuju Gaji Pejabat Negara Dipotong untuk Penanganan Corona
Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Dedi Mulyadi setuju semua gaji anggota DPR diptong untuk membantu penanganan wabah virus corona atau Covid-19.
Dedi mengatakan, jumlah gaji yang dipotong bisa sampai separuh.
"Saya setuju usulan pemotonga gaji para anggota DPR separuh dan dananya disalurkan ke rumah sakit rujukan di dapil masing-masing," kata Dedi kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Kamis (26/3/2020).
Namun, kata Dedi, pemotongan gaji jangan hanya berlaku untuk anggota DPR, tetapi juga untuk semua pejabat di negeri ini, mulai tingkat menteri, gubernur, bupati hingga wali kota.
"Karena negeri ini perlu teladan," kata mantan bupati Purwakarta ini.
Untuk APD dan stimulus
