Isi Percakapan Anggota DPRD Blora Marah Tolak Cek Kesehatan Corona, 'Kamu Pejabat? Mana SOP-nya?'
Video viral anggota DPRD Blora marah dan menolak untuk dicek kesehatan setelah pulang dari Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Penulis: Fidya Alifa Puspafirdausi | Editor: Hilda Rubiah
lihat foto
Eko Arifianto, Koordinator LSM Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) dan perwakilan Masyarakat Anti Korupsi (Maki) di Blora, Ari Prayudhanto, membenarkan bahwa aksi marah-marah dalam video yang viral tersebut adalah respons beberapa anggota DPRD Kabupaten Blora yang menolak diperiksa kesehatannya oleh tim medis Dinkes Kabupaten Blora.
Sebagaimana diketahui, kunjungan kerja anggota DPRD Kabupaten Blora ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, dilaksanakan selama empat hari terhitung sejak Senin (16/3/2020).
Dari 45 anggota di DPRD Blora, 37 anggota ikut kunjungan kerja ke Lombok.
Beberapa di antaranya mengajak istri dan anaknya. Tujuan DPRD Kabupaten Blora untuk studi banding alat kelengkapan dewan (AKD) non-komisi.
Kunjungan ke Lombok Sempat Diprotes
Kunjungan kerja anggota DPRD Kabupaten Blora, Jawa Tengah selama empat hari ke Lombok, Nusa Tenggara Barat memicu keresahan dan kemarahan masyarakat.
Terlebih lagi, kunker para wakil rakyat yang diberangkatkan sejak Senin (16/3/2020) hingga Kamis (19/3/2020) tersebut berlangsung saat masyarakat dan pemerintah berjibaku melawan penyebaran corona di Tanah Air.
"Mungkin apa yang dikatakan Gus Dur sekarang terbukti, bahwa tak ada beda DPR dengan taman kanak-kanak. Di mana sejumlah anggota DPRD Blora nekat berangkat kunjungan kerja ke Lombok di tengah wabah virus corona yang mengancam," ujar Koordinator LSM Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) Eko Arifianto, saat dihubungi Kompas.com melalui ponsel, Kamis malam.
Menurut Eko, kegiatan kedinasan para anggota dewan ke Lombok semestinya secara legawa bisa ditunda, sekalipun itu sudah dijadwalkan sejak lama sebelum merebaknya Covid-19.
Seharusnya, para anggota DPRD juga sudah paham jika wilayah NTB telah ditetapkan darurat bencana Covid-19.
"Menurut kami, apa yang dilakukan oleh DPRD Blora bukanlah keberanian, namun lebih merupakan sebuah kekonyolan.
Apakah nafsu mereka ini lantaran besaran anggaran kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah sebesar Rp 2,8 miliar," ungkap Eko.
Sementara itu, Perwakilan Masyarakat Anti Korupsi (Maki) di Blora, Ari Prayudhanto juga mengaku kesal dengan pelaksanaan kunker anggota DPRD Kabupaten Blora ke Lombok.
Seharusnya, kata dia, sebagai wakil rakyat sudah sepantasnya kunker ditunda sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat untuk ikut bersama mencegah penyebaran virus corona.
"Kita semua paham lah kunker itu adalah tugas negara, lalu apakah kegiatan itu tetap menjadi skala prioritas ketika negara dalam kondisi seperti ini. Kepekaan itu tidak diperlihatkan. Kami sangat sayangkan," ujar Yudha.
