Banjir Parah di Bali, Gubernur Ambil Langkah Tegas, Tak Izinkan Lagi Alih Fungsi Lahan

TRIBUNJABAR.ID - Bali mulai berbenah pascaditerjang bencana banjir yang menewaskan belasan orang.

Gubernur Bali pun mengambil langkah tegas terkait pembangunan dan alih fungsi lahan di Bali.

Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan moratorium pembangunan di Bali dimulai tahun ini sesuai Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125.

Wayang Koster menegaskan larangan alih fungsi lahan di Bali mulai tahun ini.

Baca juga: Momen Prabowo Temui Korban Banjir Bali, Dengarkan Kisah Tak Biasa, Puji Anjing Bali: Pahlawan Dia

Hal tersebut disampaikan Wayang Koster di hadapan MEnteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Sabtu (13/9/2025).

"Mulai tahun ini, sesuai dengan haluan pembangunan 100 tahun, mulai 2025 sudah tidak boleh lagi ada alih fungsi lahan produktif untuk menjadi lahan komersial. Mulai tahun ini, sudah ada instruksi kepada Bupati/Wali Kota se-Bali," kata Gubernur Koster

Setelah penanganan banjir, Wayang Koster akan mengumpulkan kepala daerah se-Bali dan memerintahkan mereka untuk tidak mengeluarkan izin hotel, restoran, fasilitas-gasilitas lain menggunakan lahan produktif, apalagi sawah.

Wayang Koster pun memerintahkan pembangunan perumahan dilakukan secara selektif.

"Perumahan itu sangat selektif, kecuali itu lahan milik warga lalu di jual," ungkapnya.

Lalu seperti apa arahan langsung Presiden Prabowo Subianto kepada Gubernur Bali saat melakukan peninjauan kemarin?

Koster menyampaikan bahwa pada intinya Presiden memberi perhatian serius kepada para pedagang dan warga yang tertimpa masalah akibat dampak banjir ini.

Dan ia ditugaskan (pemerintah daerah) untuk menghitung semua ganti rugi, mana yang akan menjadi beban pemerintah daerah dan mana yang akan dibebankan kepada pemerintah pusat.

Baca juga: UPDATE Banjir Bandang di Bali, Korban Tewas Sudah 16 Orang, Terbanyak di Kota Denpasar

Dan Presiden memberi perhatian serius, mana yang akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, Presiden akan mendukung penuh.

Namun berapa besaran anggaran pemerintah pusat yang akan di gelontorkan untuk Bali?

Koster menjawab dengan lantang belum dihitung.

"Belum dihitung," ucapnya.(*)

Artikel ini telah tayang di Tribun-Bali.com