DPRD Merasa Aneh, Stok Alat Pelindung Diri untuk Atasi Virus Corona di RSUD dr Slamet Kosong
DPRD Garut mempertanyakan kesiapan RSUD dr Slamet Garut dalam menangani pasien yang dalam pantauan atau pengawasan diduga terpapar virus corona
Penulis: Firman Wijaksana | Editor: Dedy Herdiana
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Firman Wijaksana
TRIBUNJABAR.ID, GARUT - DPRD Garut mempertanyakan kesiapan RSUD dr Slamet Garut dalam menangani pasien yang dalam pantauan atau pengawasan diduga terpapar virus corona.
Pasalnya seorang pasien dalam pengawasan (PDP) terpaksa harus dirujuk ke RSHS Bandung karena kosongnya alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatannya.
Wakil Ketua DPRD Garut, Rd M Romli, mengaku heran dengan habisnya stok APD di RSUD dr Slamet.
• Pasien Suspect Virus Corona di Garut Sudah Dirujuk ke RSHS, Baru Tiba di Garut Bulan Maret
• Tim Pengantar Pasien Pengawasan Corona yang Dirujuk dari Garut ke RSHS Terpaksa Pakai Jas Hujan
Padahal sebelum corona masuk ke Indonesia, RSUD dr Slamet jadi salah satu rujukan yang ditunjuk pemerintah pusat.
"Di Priangan Timur itu, rujukannya ke RSUD dr Slamet. Tapi pasien yang kemarin malah dirujuk lagi ke RSHS dengan alasan habisnya APD," ujar Romli, Selasa (10/3/2020).
Ia menilai, ada hal ganjil alias aneh sehingga RSUD dr Slamet tak siap menangani persoalan virus corona.
Pihaknya akan memanggil Penanganan Inveksi Emerging Covid-19 Kabupaten Garut, RSUD dr Slamet, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Garut untuk memberi penjelasan.
"Jangan sampai membuat panik warga juga. Peralatan pendukungnya harus disiapkan. Rumah sakit rujukan itu tak asal keren saja. Tapi penanganannya harus diperhatikan," katanya.
Romli menambahkan, banyak warga yang memberi masukan pascapenanganan pasien yang dalam pantauan atau pengawasan diduga terpapar virus corona di Garut.
Ada kekhawatiran di tengah masyarakat terkait kemampuan rumah sakit dalam menanganinya.
"Akan kami panggil untuk beri penjelasan juga. Sejauh mana kesiapan penanganannya. Biar tidak ada pertanyaan lagi dari warga," ucapnya.
Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan pengawasan di lingkungan yang berinteraksi dengan PDP.
Dewan akan menggali lebih dalam alur pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
"Kami ingin pastikan, pemerintah bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Saya yakin masyarakat butuh kepastian soal tindakan yang diambil pemerintah. Apalagi kalau PDP ini dinyatakan positif," ujarnya.
