Pemerintah Bakal Rugi, Perangkat Desa di Kuningan Ancam Tak Setorkan Uang Pajak, Ini yang Diminta!

Laporan Kontributor Kuningan, Ahmad Ripai

TRIBUNJABAR.ID, KUNINGAN - Masa aksi yang tergabung dalam Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, mengancam tak menyetorkan uang pajak dari setiap warga.

Hal itu akan dilakukan jika pemerintah daerah tidak bisa melakukan aktifasi BPJS bagi perangkat desa.

"Kami akan setop tak bayar pajak," ungkap Muhamad Muhtarom, Kasi Pelayanan di Kantor Desa Cikandang, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan, Senin, (9/03/2020).

Pemerintah sudah selayaknya, kata dia, memberikan pelayanan maksimal terhadap perangkat desa.

Terlebih dengan posisi sekarang ini, komposisi perangkat desa itu sebagai pejuang pajak.

• Masih Banyak Rumah Sakit Rujukan di Jabar Belum Miliki Alat Lengkap Hadapi Pasien Terduga Corona

"Sudah mah nista sebagai pejuang pajak. Kalangan perangkat rata-rata lulusan sarjana ini, hanya sebagai cukong pemerintah," tandas dia.

Mereka menuntut pemerintah bertanggungjawab terhadap nasib para perangkat daerah.

"Mana tanggungjawab dan pemerintah. Mana tugas dewan yang baru -baru mendapat tunjungan perumahan sebesar Rp. 12 juta perbulan," jelas dia.

Suasana demo yang sempat memanas, kontan mendapat pengawalan dari petugas keamanan polres kuningan.

"Di sini kami tidak anarkis, melainkan hanya minta kepastian dalam aktifasi BPJS," sebut orator tadi.

Demo Kepala Desa

Ratusan Kepala Desa dan Pamong Desa melakukan aksi di halaman Gedung DPRD Kuningan. Alasan mereka melakukan demo, akibat tidak aktifnya kartu BPJS sejak awal tahun 2020 hingga saat ini.

"Kami mendesak kepada anggota dewan bisa bekerja. Terutama dalam aktifasi BPJS untuk kebutuhan masyarakat semua," ucap Ade Salah Seorang Pamong Desa Margasari, Kecamatan Luragung, saat berorasi tadi. Seni, (9/03/2020).

Dia menyebutkan, pihak BPJS, seharusnya tidak sepihak dalam memberikan pelayanan melalui peraturan.