Ridwan Kamil Diserang Netizen Soal Banjir, Pengamat Nilai Wajar untuk Kepala Daerah

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhammad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, ramai dibicarakan netizen mengenai banjir yang melanda beberapa wilayah di Jawa Barat.

Pengamat tata negara dan pemerintahan dari Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf mengatakan bahwa komentar netizen di media sosial adalah hal yang wajar.

Asep Warlan mengatakan, di sisi lain komentar netizen mengenai banjir yang bermunculan ini menandakan masih kurangnya literasi masyarakat terhadap posisi pemerintahan dalam struktur otonomi daerah.

Asep Warlan mengemukakan, kejadian banjir yang melanda kawasan Bekasi, Karawang, dan Subang, bisa saja melahirkan kritik pada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang saat ini tengah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.

“Wajar kalau di media sosial minta 'Gubernur datang dong', wajar sekali ini bagian dari kondisi masyarakat yang ingin diperhatikan. Kalau ingin dijenguk wajar sekali, yang tidak boleh itu menghina dan memfitnah,” katanya saat dihubungi, Rabu (26/2/2020).

• Ridwan Kamil, Anies Baswedan, dan Wahidin Tak Penuhi Undangan, DPR RI Tunda Rapat Penanganan Banjir

Asep Warlan mengatakan, saluran aspirasi masyarakat di era otonomi daerah sudah canggih, terutama bisa menyampaikannya langsung lewat media sosial.

Hanya saja, penyampaiannya jangan sampai salah alamat atau disampaikan kepada pejabat yang tidak berwenang.

“Hanya saja perlu ditingkatkan kecerdasan masyarakat soal literasi terhadap pembangunan, ini yang belum dimiliki di tengah sarana yang sudah sangat terbuka. Opini publik kita masih rendah karena hanya sekedar emosi,” kata Asep Warlan.

Banjir sebagai salah satu peristiwa yang memberikan kerugian pada masyarakat, menurutnya, bisa menjadi persoalan hukum jika pemerintah dinilai mengabaikan atau tidak melakukan tindakan apapun.

Namun dalam perspektif otonomi daerah, persoalan ini lahir dari banyak sebab.

“Masyarakat harus proporsional dalam mengkritik, tidak semuanya disudutkan ke pemerintah, karena masyarakat juga ikut andil misalnya buang sampah sembarangan, menebang pohon. Jadi persoalan banjir jangan disamakan dengan kegagalan pemerintah,” katanya.

Asep Warlan mengatakan, di era otonomi daerah yang kewenangan sudah terbagi antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota, maka kritikan proporsional dari masyarakat penting.

Asep Warlan mengatakan masyarakat harus menambah pengetahuan kewenangan pemerintahan pusat, provinsi, sampai kabupaten atau kota.

“Urusan banjir itu juga masalah lintas pemerintahan, publik harus melihat ini dalam perspektif luas jangan sembarangan yang penting si A jadi target yang harus disalahkan,” ujar Asep Warlan.